Suara.com - Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono, turut memberikan penilaiannya soal mengapa Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi belum mendaftarkan dirinya maju sebagai calon ketua umum PSI.
Kristian menilai, belum diambilnya langkah tersebut oleh Jokowi lantaran sudah ada sosok putranya yakni Kaesang Pangarep yang mendaftar sebagai caketum PSI.
"Jokowi hingga kini tidak mendaftar sebagai bakal calon Ketua Umum PSI karena beberapa pertimbangan strategis dan situasional. Pertama, keputusan tersebut sudah dikonfirmasi sendiri oleh putranya, Kaesang Pangarep, yang menyatakan bahwa “tidak mungkin anak sama bapak saling berkompetisi” dalam pemilihan internal PSI," kata Kristian kepada Suara.com, Senin (23/6/2025).
Selain itu, ia mengatakan, belum kuatnya dukungan dari DPW atau DPD PSI di daerah membuat Jokowi enggan mendaftar menjadi caketum.
"Selain itu, PSI juga sebenarnya sudah menantikan pendaftaran Jokowi, namun proses verifikasi internal dan dukungan dari DPW/DPD dinilai belum cukup kuat," katanya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai jika Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi sepertinya tak tertarik dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pasalnya hingga kekinian belum juga mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum.
Dedi menyampaikan, jika Jokowi tak tertarik dengan PSI lantaran sudah ada putranya Kaesang Pangarep yang mendaftar sebagai caketum PSI.
"Sisi lain, PSI seharusnya tidak menarik bagi Jokowi, karena sudah ada Kaesang di sana," kata Dedi kepada Suara.com.
Baca Juga: Ulang Tahun ke-64 Jokowi: Perayaan Sederhana Dibalik Sorot Mata Publik yang Prihatin
Ia mengatakan, Jokowi nampaknya lebih berhasrat untuk menguasai partai politik lain ketimbang PSI.
"Dengan hasrat kekuasaan yang terkesan diinginkan oleh Jokowi, ia lebih memungkinkan menguasai Parpol lain, agar jaringan kekuasaan keluarga Jokowi kian besar," katanya.
Sementara itu, terkait Jokowi yang belum mendaftarkan juga dirinya sebagai calon ketua umum PSI, menurutnya, karena gaya politik Jokowi yang sedang menunggu.
"Jokowi terbiasa mengikuti kontestasi di akhir, tetapi manuver politik sudah dilakukan sejak awal, gaya politik Jokowi mendahulukan gerilya, mengupayakan aksesnya mudah, dan jika kepastian terpilih itu ada, Jokowi baru akan mengikuti prosedur," pungkasnya.
Bikin Parpol
Terpisah Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik menegaskan, pihaknya lebih setuju jika Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi mendirikan partai baru ketimbang jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Berita Terkait
-
Belum Juga Daftar Jadi Kandidat Calon Ketum PSI, Apa yang Ditunggu Jokowi?
-
Roy Suryo Samakan Isu Sakit Jokowi dengan 'Azab' Kemal Atatrk, Ungkap Komentar Pedas Netizen
-
Blak-blakan Roy Suryo Akui Cari-cari Kesalahan Jokowi: Yang Hilang Itu Etika
-
Dokter Tifa Tetap Prihatin Kondisi Jokowi Meski Dilaporkan ke Polisi, Singgung Kisah Sultan Mesir
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Akankah Rocky Gerung Hadir? Polda Metro Tunggu Kedatangannya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?