Suara.com - Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono, turut memberikan penilaiannya soal mengapa Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi belum mendaftarkan dirinya maju sebagai calon ketua umum PSI.
Kristian menilai, belum diambilnya langkah tersebut oleh Jokowi lantaran sudah ada sosok putranya yakni Kaesang Pangarep yang mendaftar sebagai caketum PSI.
"Jokowi hingga kini tidak mendaftar sebagai bakal calon Ketua Umum PSI karena beberapa pertimbangan strategis dan situasional. Pertama, keputusan tersebut sudah dikonfirmasi sendiri oleh putranya, Kaesang Pangarep, yang menyatakan bahwa “tidak mungkin anak sama bapak saling berkompetisi” dalam pemilihan internal PSI," kata Kristian kepada Suara.com, Senin (23/6/2025).
Selain itu, ia mengatakan, belum kuatnya dukungan dari DPW atau DPD PSI di daerah membuat Jokowi enggan mendaftar menjadi caketum.
"Selain itu, PSI juga sebenarnya sudah menantikan pendaftaran Jokowi, namun proses verifikasi internal dan dukungan dari DPW/DPD dinilai belum cukup kuat," katanya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai jika Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi sepertinya tak tertarik dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pasalnya hingga kekinian belum juga mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum.
Dedi menyampaikan, jika Jokowi tak tertarik dengan PSI lantaran sudah ada putranya Kaesang Pangarep yang mendaftar sebagai caketum PSI.
"Sisi lain, PSI seharusnya tidak menarik bagi Jokowi, karena sudah ada Kaesang di sana," kata Dedi kepada Suara.com.
Baca Juga: Ulang Tahun ke-64 Jokowi: Perayaan Sederhana Dibalik Sorot Mata Publik yang Prihatin
Ia mengatakan, Jokowi nampaknya lebih berhasrat untuk menguasai partai politik lain ketimbang PSI.
"Dengan hasrat kekuasaan yang terkesan diinginkan oleh Jokowi, ia lebih memungkinkan menguasai Parpol lain, agar jaringan kekuasaan keluarga Jokowi kian besar," katanya.
Sementara itu, terkait Jokowi yang belum mendaftarkan juga dirinya sebagai calon ketua umum PSI, menurutnya, karena gaya politik Jokowi yang sedang menunggu.
"Jokowi terbiasa mengikuti kontestasi di akhir, tetapi manuver politik sudah dilakukan sejak awal, gaya politik Jokowi mendahulukan gerilya, mengupayakan aksesnya mudah, dan jika kepastian terpilih itu ada, Jokowi baru akan mengikuti prosedur," pungkasnya.
Bikin Parpol
Terpisah Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik menegaskan, pihaknya lebih setuju jika Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi mendirikan partai baru ketimbang jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Berita Terkait
-
Belum Juga Daftar Jadi Kandidat Calon Ketum PSI, Apa yang Ditunggu Jokowi?
-
Roy Suryo Samakan Isu Sakit Jokowi dengan 'Azab' Kemal Atatrk, Ungkap Komentar Pedas Netizen
-
Blak-blakan Roy Suryo Akui Cari-cari Kesalahan Jokowi: Yang Hilang Itu Etika
-
Dokter Tifa Tetap Prihatin Kondisi Jokowi Meski Dilaporkan ke Polisi, Singgung Kisah Sultan Mesir
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya
-
BEM UBK Ultimatum Gibran 5x24 Jam: Penuhi Tuntutan atau Aksi Berjilid-jilid
-
BGN Mendadak Setop MBG Selama Libur Sekolah, Seluruh Dapur Bakal Diaudit
-
Periksa Pejabat ESDM, KPK Usut Produksi Metrik Ton Batu Bara hingga Setoran PNBP dalam Kasus Kukar
-
Komnas HAM Desak Sanksi SPPG Terbukti Sebabkan Keracunan MBG
-
Tolak Kelola Dapur MBG Demi Etika, Wali Murid di Sleman Bongkar Sisi Buruk Makan Bergizi Gratis
-
Suster Sesilia Turun ke Jalan, Biarawati Ini Pasang Badan Dukung Demo Mahasiswa di DPR RI
-
BGN Siapkan Efisiensi Besar-Besaran, 8 Juta Penerima MBG Terancam Dicoret
-
KPK Telusuri Aset Tersangka Korupsi Haji Rp622 Miliar, Pengelola Apartemen Ikut Diperiksa
-
Mengapa Keterlibatan Komcad di Pengamanan Demo Mahasiswa Jadi Alarm Demokrasi?