Suara.com - Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono menilai ada sejumlah faktor yang mempengaruhi Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi belum mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PSI.
Pertama, kata Kristian, faktor sudah adanya Kaesang Pangarep yang maju mendaftar sebagai caketum PSI. Apalagi sudah dinyatakan tak mungkin jika anak berkompetisi dengan sang bapak.
Kemudian faktor selanjutnya adalah tidak adanya dukungan kuat terhadap Jokowi dari pengurus daerah PSI membuat urung mendaftar sebagai caketum.
"PSI juga sebenarnya sudah menantikan pendaftaran Jokowi, namun proses verifikasi internal dan dukungan dari DPW/DPD dinilai belum cukup kuat," kata Kristian kepada Suara.com, Senin (23/6/2025).
Tak kalah penting juga, faktor kesehatan Jokowi yang kekinian jadi sorotan.
"Dalam aspek kesehatan, Jokowi memang sempat mengalami alergi kulit sejak kembali dari Vatikan pada April–Mei 2025, yang menyebabkan perubahan pada wajah dan peradangan ringan," katanya.
"Namun ajudan presiden menegaskan bahwa kondisi tersebut hanya alergi biasa—bukan Stevens–Johnson Syndrome atau autoimun—dan kondisi fisiknya tetap bugar serta pemulihan sudah mulai membaik. Sehingga, faktor kesehatan boleh jadi turut memengaruhi timing keputusan Jokowi, meskipun bukan alasan utama," sambungnya.
Adapun Kristian menambahkan, Jokowi nampaknya masih berhati-hati soal mendaftar jadi caketum PSI.
"Secara keseluruhan, Jokowi tampak berhati-hati dan rasional: ia mempertimbangkan kesiapan organisasi PSI, kalkulasi risiko elektoral, potensi tuduhan dinasti, serta kondisi kesehatannya baru pulih, sebelum bergerak mengambil keputusan besar," tutur dia.
Baca Juga: Said Didu Sindir Kedatangan Pratikno ke Solo Temui Jokowi, Kader PSI Dian Sandi: Istighfar!
"Kalau dia tetap di luar, kekuatannya berubah menjadi figur sentral informal dan pengaruh moral; kalau ia masuk dan sukses, bisa jadi poros politik baru; jika gagal—resikonya nyata reputasi dan kekuasaannya melemah," sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik menegaskan, pihaknya lebih setuju jika Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi mendirikan partai baru ketimbang jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Sebenarnya Projo lebih mendorong Pak Jokowi mendirikan partai politik sendiri, biar ide, cita cita, visi misi Pak Jokowi lebih orginal dan nyata dalam partainya tersebut," kata Freddy kepada Suara.com, Kamis (19/6/2025).
Ia mengatakan, kalau Jokowi pernah mengajak Projo soal ide mendirikan partai baru yakni Partai Super Terbuka.
Nantinya partai itu kebijakan-kebijakan penting partai termasuk pemilihan ketua umum partai dilakukan oleh semua anggota parta "one man one vote", demikian juga kantor partai dan rapat rapat partai yang dilakukan secara virtual.
"Memang tidak gampang untuk mewujudkan ide partai super terbuka ini, karena harus merubah peraturan khusuanya peraturan KPU, dan bisa saja akan mendapat resistensi dari partai partai yang sudah ada sekarang, namun jika kita serius ingin menjawab permasalahan partai yang selama ini dikeluhkan," ujarnya.
Berita Terkait
-
Said Didu Sindir Kedatangan Pratikno ke Solo Temui Jokowi, Kader PSI Dian Sandi: Istighfar!
-
Kaesang 'Blokir' Jalan Jokowi ke PSI: 'Tak Mungkin Anak Lawan Bapak', Kini Muncul Penantang Baru
-
Bakal Jadi Saingan Kaesang, Agus 'Mulyono' Daftarkan Diri Jadi Caketum PSI
-
Beathor Ungkap Peran Deni Iskandar di Balik Isu Ijazah Jokowi: Dijanjikan Kursi Dirut Pasar Jaya
-
Sebut Tak Tertarik PSI karena Ada Kaesang, Jokowi Bakal Bidik Parpol Lain?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian