Suara.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai bahwa Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi sepertinya tak tertarik dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pasalnya hingga kekinian belum juga mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum.
Dedi menyampaikan bahwa Jokowi tak tertarik dengan PSI lantaran sudah ada putranya Kaesang Pangarep yang mendaftar sebagai caketum PSI.
"Sisi lain, PSI seharusnya tidak menarik bagi Jokowi, karena sudah ada Kaesang di sana," kata Dedi kepada Suara.com, Senin 23 Juni 2025.
Ia mengatakan, Jokowi nampaknya lebih berhasrat untuk menguasai partai politik (parpol) lain ketimbang PSI.
"Dengan hasrat kekuasaan yang terkesan diinginkan oleh Jokowi, ia lebih memungkinkan menguasai parpol lain, agar jaringan kekuasaan keluarga Jokowi kian besar," katanya.
Sementara itu, terkait Jokowi yang belum mendaftarkan juga dirinya sebagai calon ketua umum PSI, menurutnya, karena gaya politik Jokowi yang sedang menunggu.
"Jokowi terbiasa mengikuti kontestasi di akhir, tetapi manuver politik sudah dilakukan sejak awal, gaya politik Jokowi mendahulukan gerilya, mengupayakan aksesnya mudah, dan jika kepastian terpilih itu ada, Jokowi baru akan mengikuti prosedur," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik menegaskan bahwa pihaknya lebih setuju apabila Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi mendirikan partai baru ketimbang jadi Ketua Umum PSI.
Baca Juga: Kaesang Jadi Faktor Jokowi Belum Daftar Caketum PSI, Analis: Tak Mungkin Anak Sama Bapak Saling...
"Sebenarnya Projo lebih mendorong Pak Jokowi mendirikan partai politik sendiri, biar ide, cita cita, visi misi Pak Jokowi lebih orginal dan nyata dalam partainya tersebut," kata Freddy kepada Suara.com, Kamis 19 Juni 2025.
Ia mengatakan, kalau Jokowi pernah mengajak Projo soal ide mendirikan partai baru yakni Partai Super Terbuka.
Nantinya partai itu kebijakan-kebijakan penting partai termasuk pemilihan ketua umum partai dilakukan oleh semua anggota partai 'one man one vote', demikian juga kantor partai dan rapat rapat partai yang dilakukan secara virtual.
"Memang tidak gampang untuk mewujudkan ide partai super terbuka ini, karena harus merubah peraturan khusuanya peraturan KPU, dan bisa saja akan mendapat resistensi dari partai partai yang sudah ada sekarang, namun jika kita serius ingin menjawab permasalahan partai yang selama ini dikeluhkan," katanya.
"Khususnya tentang biaya tinggi, transparansi dan perta ggungjawaban kepada masyarakat, maka ide partai super terbuka ini sangat layak untuk diakomodir dalam sistem kepartaian di Indonesia," sambungnya.
Sementara di sisi lain, Freddy mengatakan bahwa Jokowi enggan terburu-buru untuk menentukan akan masuk partai mana, maupun pilihan membuat partai baru karena memang harus dipertimbangkan matang-matang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Indonesia Marah Besar di PBB Setelah 3 Pasukan TNI Gugur Akibat Serangan Militer Israel
-
Mendagri Terbitkan SE, Atur Ketentuan Transformasi Budaya Kerja bagi ASN Pemda
-
Tak Semua ASN Bisa WFH, Ini Daftar Sektor Pelayanan Publik yang Tetap Wajib Masuk Kantor
-
Update Kasus TPKS Gedung DPP Bapera: Konfrontir Saksi Berujung Ricuh, Polisi Amankan Pelaku
-
WFH ASN Bukan Work From Anywhere, Kemenag Tegaskan Pegawai Harus Standby di Rumah
-
Indonesia Berduka Nama Personel UNIFIL yang Tewas Dibacakan Lantang di Depan Dewan Keamanan PBB
-
Belajar dari Zebra Cross 'Pac-Man', Pemprov DKI Diminta Wadahi Kreativitas Warga di Fasilitas Publik
-
Perang Iran di Depan Mata? Ribuan Tentara AS Mendarat, Trump Minta Negara Arab 'Bayar' Perang
-
DPR Minta Pemerintah Awasi Ketat ASN yang WFH Jumat: Harus Benar-benar Kerja!
-
Waspada Kemarau Panjang 2026, DPR RI Minta Kemenhut Perkuat Koordinasi Cegah Karhutla