Suara.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai bahwa Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi sepertinya tak tertarik dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pasalnya hingga kekinian belum juga mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum.
Dedi menyampaikan bahwa Jokowi tak tertarik dengan PSI lantaran sudah ada putranya Kaesang Pangarep yang mendaftar sebagai caketum PSI.
"Sisi lain, PSI seharusnya tidak menarik bagi Jokowi, karena sudah ada Kaesang di sana," kata Dedi kepada Suara.com, Senin 23 Juni 2025.
Ia mengatakan, Jokowi nampaknya lebih berhasrat untuk menguasai partai politik (parpol) lain ketimbang PSI.
"Dengan hasrat kekuasaan yang terkesan diinginkan oleh Jokowi, ia lebih memungkinkan menguasai parpol lain, agar jaringan kekuasaan keluarga Jokowi kian besar," katanya.
Sementara itu, terkait Jokowi yang belum mendaftarkan juga dirinya sebagai calon ketua umum PSI, menurutnya, karena gaya politik Jokowi yang sedang menunggu.
"Jokowi terbiasa mengikuti kontestasi di akhir, tetapi manuver politik sudah dilakukan sejak awal, gaya politik Jokowi mendahulukan gerilya, mengupayakan aksesnya mudah, dan jika kepastian terpilih itu ada, Jokowi baru akan mengikuti prosedur," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik menegaskan bahwa pihaknya lebih setuju apabila Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi mendirikan partai baru ketimbang jadi Ketua Umum PSI.
Baca Juga: Kaesang Jadi Faktor Jokowi Belum Daftar Caketum PSI, Analis: Tak Mungkin Anak Sama Bapak Saling...
"Sebenarnya Projo lebih mendorong Pak Jokowi mendirikan partai politik sendiri, biar ide, cita cita, visi misi Pak Jokowi lebih orginal dan nyata dalam partainya tersebut," kata Freddy kepada Suara.com, Kamis 19 Juni 2025.
Ia mengatakan, kalau Jokowi pernah mengajak Projo soal ide mendirikan partai baru yakni Partai Super Terbuka.
Nantinya partai itu kebijakan-kebijakan penting partai termasuk pemilihan ketua umum partai dilakukan oleh semua anggota partai 'one man one vote', demikian juga kantor partai dan rapat rapat partai yang dilakukan secara virtual.
"Memang tidak gampang untuk mewujudkan ide partai super terbuka ini, karena harus merubah peraturan khusuanya peraturan KPU, dan bisa saja akan mendapat resistensi dari partai partai yang sudah ada sekarang, namun jika kita serius ingin menjawab permasalahan partai yang selama ini dikeluhkan," katanya.
"Khususnya tentang biaya tinggi, transparansi dan perta ggungjawaban kepada masyarakat, maka ide partai super terbuka ini sangat layak untuk diakomodir dalam sistem kepartaian di Indonesia," sambungnya.
Sementara di sisi lain, Freddy mengatakan bahwa Jokowi enggan terburu-buru untuk menentukan akan masuk partai mana, maupun pilihan membuat partai baru karena memang harus dipertimbangkan matang-matang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Skechers, Tanpa Tali untuk Jalan Kaki Lansia
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- 5 Mobil Bekas yang Lebih Murah dari Innova dan Fitur Lebih Mewah
Pilihan
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
Terkini
-
Penjualan Terompet Tahun Baru di Asemka Sepi, Pedagang Keluhkan Larangan Kembang Api
-
Prediksi Cuaca Malam Tahun Baru untuk Semua Wilayah di Indonesia
-
Dua Kunci Syahganda Nainggolan Agar Rakyat Kaya dalam 5 Tahun: Upah dan Redistribusi Tanah
-
Diteror Bom Molotov usai Kritik Pemerintah, Ini 7 Fakta Serangan di Rumah DJ Donny
-
Kenapa Penerima Bansos di Kantor Pos Harus Foto Diri dengan KTP dan KK? Ini Penjelasan Dirut PT Pos
-
Figur Publik Kritis Diteror, Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Soliditas: Warga Jaga Warga!
-
Malam Tahun Baru, KAI Commuter Tambah 26 Perjalanan KRL Jabodetabek hingga Dini Hari
-
TNI Harus Swadaya Tangani Bencana, Ketua Banggar DPR Desak BNPB Lebih Gesit Koordinasi Anggaran
-
Kortas Tipikor Tetapkan 3 Tersangka Korupsi PJUTS ESDM, Negara Rugi Rp19,5 Miliar!
-
BLTS Rp 900 Ribu di Aceh Tamiang Disalurkan Manual, Kantor Pos Masih Rusak Pascabencana