Suara.com - Zohran Mamdani secara mengejutkan memimpin pemilihan pendahuluan Partai Demokrat untuk jabatan Wali Kota New York.
Dengan perolehan 43,5 persen suara, dia unggul atas mantan Gubernur Andrew Cuomo yang meraih 36,4 persen suara.
Meski hasil resmi dari pemilu dengan sistem ranked choice voting baru akan diumumkan pekan depan, Cuomo telah mengakui kekalahan.
Kemenangan ini bukan hanya bersejarah karena Mamdani akan menjadi Muslim pertama yang menjabat sebagai wali kota New York jika terpilih pada pemilu umum November mendatang.
Ini juga menjadi simbol kebangkitan politik progresif dan minoritas di jantung kota terbesar Amerika Serikat.
Namun, di balik euforia para pendukungnya, anggota majelis negara bagian New York berusia 33 tahun ini juga diserang dari berbagai sisi.
Tuduhan "komunis" datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menyebutnya sebagai "100 persen Communist Lunatic."
Dalam unggahannya di Truth Social, Trump terang-terangan mengejek penampilan dan suara Mamdani.
Orang nomor satu di negeri Paman Sam itu juga menyebut para pendukung politiknya, termasuk Alexandria Ocasio-Cortez dan Senator Chuck Schumer, sebagai bagian dari agenda ekstrem kiri.
Baca Juga: Abu Janda Tuding Felix Siauw dan 7 Figur Dakwah Lainnya Antek Israel Bermuka Dua, Siapa Saja?
Representasi Muslim dan Komunitas Marjinal
Mamdani adalah Muslim Syiah (Twelver Shia) dan aktif membangun koneksi dengan komunitas Muslim di New York.
Kampanyenya menyentuh masjid-masjid, menerjemahkan materi kampanye ke dalam berbagai bahasa, dan memanfaatkan jaringan pemuka agama untuk menjangkau pemilih.
Keberhasilannya dianggap sebagai bukti meningkatnya pengaruh politik komunitas Muslim Amerika.
"Komunitas kami hadir. Kami tidak hanya memobilisasi suara, tetapi juga gerakan," ujar Mohamed Gula dari Emgage Action.
Tokoh Muslim lainnya seperti Rep. Ilhan Omar turut merayakan kemenangan Mamdani.
"Terima kasih NYC karena tidak membiarkan para bigot dan miliarder korup menang," tulis Omar di platform X.
Isu Palestina dan Tuduhan Antisemitisme
Namun Mamdani juga menuai kritik keras, terutama dari kelompok pro-Israel.
Dalam kampanyenya, dia vokal menentang perang di Gaza, mendukung gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS).
Mamdani bahkan menyatakan akan menangkap PM Israel Benjamin Netanyahu jika berkunjung ke New York, mengacu pada surat perintah Mahkamah Pidana Internasional.
Sikap ini menuai kekhawatiran di tengah komunitas Yahudi New York. Seruan "From the river to the sea, Palestine will be free" yang tidak dikecam Mamdani dinilai sebagian pihak sebagai bentuk antisemitisme terselubung.
Republican Jewish Coalition bahkan menyerukan warga Yahudi untuk segera tinggalkan NYC.
Meski demikian, Mamdani tetap mendapat dukungan dari kelompok Yahudi progresif seperti Jewish Voice for Peace.
"Kemenangan ini menunjukkan bahwa politik lama yang rasis dan takut akan perubahan sudah tidak lagi relevan," ujar Beth Miller dari JVP Action.
Janji Politik Progresif
Sebagai seorang Democratic Socialist, Zohran Mamdani membawa platform kebijakan yang berani dan kontroversial di mata sebagian kalangan.
Dia berjanji akan membekukan kenaikan sewa bagi apartemen berstatus rent-stabilized dan menggratiskan tarif bus di seluruh kota.
Janji lainnya adalah mendirikan jaringan toko bahan pokok milik kota, serta mendanai program tersebut lewat pajak sebesar US$10 miliar terhadap kalangan kaya dan perusahaan besar
Agenda populis ini menarik dukungan besar dari kelas pekerja lintas lima distrik New York City.
Dalam pidato kemenangannya di Queens, Mamdani mengutip Nelson Mandela. "It always seems impossible until it’s done."
Dia menyampaikan rasa terima kasih kepada para pendukungnya yang, menurutnya, “membuat yang mustahil menjadi kenyataan.”
Terlepas dari tudingan komunis dan pro-Palestina, kemenangan Mamdani menjadi indikasi penting tentang arah politik New York.
Ini adalah peringatan bagi kaum konservatif, sekaligus peluang bagi minoritas untuk merebut panggung politik.
Kontributor : Chusnul Chotimah
Berita Terkait
-
Abu Janda Tuding Felix Siauw dan 7 Figur Dakwah Lainnya Antek Israel Bermuka Dua, Siapa Saja?
-
Pemerintah Siapkan Program Pemberdayaan untuk Pekerja Migran Terdampak Konflik IsraelIran
-
DPR akan Beri Masukan Presiden Menyikapi Langkah Indonesia dalam Konflik Iran-Israel
-
Paus Leo XIV Turun Tangan: Desak Iran dan Israel Hentikan Balas Dendam
-
Zohran Mamdani Janji Tangkap Netanyahu Jika Jadi Walkot NY, Donald Trump Marah: Komunis Gila!
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut