"Di Indonesia banyak rohaniawan yang berani menyuarakan kebenaran," akunya.
Pertanyaannya, mengapa suara itu belum cukup mengubah sistem? Ahok percaya pada peran teknologi: "Dengan adanya media sosial dan AI, transparansi akan lebih mudah tercapai dan aparat tidak bisa lagi dengan mudah menekan pihak yang benar".
Teknologi bisa menjadi alat perlawanan jika dimanfaatkan.
Kisah Ahok di Pilgub Bangka Belitung 2007 juga menjadi tamparan. "Banyak nelayan rela menjadi saksi kecurangan meskipun berisiko, karena mereka mendambakan masa depan yang lebih baik," kisahnya.
Ini menunjukkan bahwa rakyat kecil sebetulnya mendambakan perubahan, tetapi seringkali terjebak dalam sistem yang korup.
Mencegah Korupsi: Bukan Hanya Niat, tapi Sistem dan Sanksi Tegas
Ahok juga memberikan saran keras bagi pengusaha dan pemerintah agar kemitraan bersih bisa terwujud.
Ia melihat banyak PNS yang ingin bekerja dengan baik dan mendapatkan rezeki halal, tapi seringkali tidak diberi ruang.
Untuk supplier pemerintah, ia menyentil keberadaan e-katalog LKPP yang seharusnya jadi solusi, tapi seringkali jadi celah.
Baca Juga: Ada Beasiswa Ratu Elizabeth, Hasto Ungkap Alasan PDIP Tetapkan Harun Kader Terbaik di Dapil Sumsel
Ahok menekankan agar faktur pajak penjualan ke pihak swasta dijadikan dasar harga tayang di e-katalog. Ini untuk mencegah mark-up harga yang sering terjadi.
Ia bahkan memberikan contoh pribadinya di Jakarta, di mana ia bisa mendapatkan lampu dan bus TransJakarta berkualitas dengan harga wajar hanya dengan menuntut transparansi dan menggunakan harga faktur pajak.
Ahok menegaskan bahwa aparat sebetulnya bisa dengan mudah melacak praktik mark-up harga impor, melalui data bea cukai dan harga asli dari negara asal.
Ahok juga menasihati pengusaha agar "tidak serakah" dan tidak hanya bergantung pada proyek pemerintah.
"Pengusaha bisa memilih untuk tidak merambah hutan lindung atau melakukan praktik ilegal lainnya," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak benar tidak akan membawa kebahagiaan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
Terkini
-
Lalu Lintas Jakarta Rabu Pagi: Sawah Besar Macet Akibat Kebakaran, Slipi Padat karena Kecelakaan
-
Usut Suap Bupati Ponorogo, KPK Geledah 6 Lokasi dan Amankan Uang di Rumah Dinas
-
Roy Suryo Jadi Tersangka, Mahfud MD: Tuduhan Tidak Jelas, Pembuktian Ijazah Harusnya di Pengadilan
-
Korupsi PLTU Rugikan Negara Rp1,35 Triliun, Adik JK Halim Kalla Diperiksa Polisi Hari Ini
-
Satgas Pangan Cek 61 Titik, Temukan Satu Pedagang di Jakarta Jual Beras di Atas HET
-
Usulannya Diabaikan, Anggota DPR Protes Keras dan Luapkan Kekecewaan kepada Basarnas
-
Prabowo Pangkas Rp15 Triliun, Tunjangan ASN DKI dan KJP Aman? Ini Janji Tegas Gubernur!
-
Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Viral di Dunia Maya, Raup Lebih dari 85 Juta Views
-
Babak Baru PPHN: Ahmad Muzani Minta Waktu Presiden Prabowo, Nasib 'GBHN' Ditentukan di Istana
-
KPK Digugat Praperadilan! Ada Apa dengan Penghentian Kasus Korupsi Kuota Haji Pejabat Kemenag?