DPR Dorong Pembentukan Ditjen Pesantren: Negara Serius Urus 350 Ribu Lembaga Pendidikan Agama?

Hal tersebut menunjukkan pesantren telah bertransformasi menjadi institusi pendidikan multidisipliner.

Sementara di sisi lain, Cucun menyoroti lambannya implementasi peraturan daerah (Perda) turunan dari UU Pesantren. Ia mendesak pemerintah daerah segera menjalankan amanat undang-undang tersebut.

"Saya ingatkan, sumber pendanaan pesantren tak hanya berasal dari APBN, tetapi juga dari APBD. Kalau Perdanya sudah ada, maka Pergub dan Perbup-nya harus segera dibuat. Kita akan evaluasi daerah-daerah yang belum menjalankan amanat UU," tegasnya.

Ia menilai masih banyak daerah yang belum disiplin dalam mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan, termasuk pesantren.

“Anggaran pendidikan itu bukan hanya untuk sekolah formal. Pesantren juga memiliki hak yang dijamin dalam UU Pesantren,” tambahnya.

Meski saat ini pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, Cucun optimistis pemerintahan Presiden Prabowo akan tetap mengakomodasi kebutuhan pendidikan pesantren.

“Saya yakin, karena kita dengar sendiri bagaimana komitmen Pak Prabowo untuk mengoptimalkan peran APBD, termasuk untuk pendidikan. Ini bukan hanya tugas pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah,” jelasnya.

Cucun juga menyebut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) sebagai instrumen penting yang memungkinkan penguatan anggaran daerah untuk sektor pendidikan.

“APBD yang selama ini banyak terserap untuk belanja pegawai kini punya ruang empowering yang lebih kuat. Memang ada beberapa daerah yang masih ‘shock’ dengan kebijakan efisiensi, tapi menurut saya justru ini momentum untuk mengarahkan APBN dan APBD agar tepat sasaran,” tuturnya.

Baca Juga: Terungkap, Alasan Prabowo Pilih Bangun Sekolah Rakyat Baru daripada Revitalisasi Pesantren

Ia berharap setelah konferensi internasional ini, PKB dapat menyusun roadmap untuk transformasi pesantren secara menyeluruh, termasuk dalam adaptasi teknologi dan penguatan kurikulum.

“Pesantren harus menciptakan sistem pendidikan yang melatih kita untuk berpikir. Karena kita akan tergantikan jika hanya melakukan hal-hal yang bisa dikerjakan oleh AI,” katanya.