Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menganggap desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka bisa mengungkap adanya dugaan skandal nepotisme yang disebabkan oleh ambisi mantan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan oleh Rocky Gerung menanggapi soal langkah DPR yang menerima surat usulan pemakzulan Gibran yang dibuat oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Dalam siniar yang tayang di akun Youtube pribadinya pada Sabtu (28/6/2025), Rocky Gerung awalnya mengapresiasi sikap DPR RI yang akhirnya mau mengkaji surat usulan yang dilayangkan para purnawirawan TNI terkait desakan pemakzulan terhadap Gibran.
"Nah ini sebetulnya berita bagus supaya dibuka satu kesempatan pada publik untuk secara sungguh-sungguh melihat bahwa kedaulatan rakyat itu ditegakkan. Bahwa keinginan untuk membersihkan politik Indonesia dari isu dari sensasi dari segala macam, sebut aja hoaks itu hendaknya diputuskan atau dibicarakan di dalam forum-forum legal," ujar Rocky Gerung dalam siniar yang dilihat Suara.com pada Minggu (29/6/2025).
"Jadi DPR tidak mungkin tidak akan membahas itu, karena ini adalah public interest atau sebutannya political interest dari publik. Nah kita ingin lihat sejauh mana dia berakibat pada kepercayaan baru atau tambahan kepercayaan pada DPR kan," imbuhnya.
Menurutnya, diterimanya surat usulan oleh DPR RI bisa membuka adanya sederet skandal di pemerintahan, terutama untuk menguji adanya kejanggalan terkait lolosnya Gibran hingga terpilih menjadi wapres pendamping Presiden Prabowo Subianto.
Terkait hal itu, Rocky Gerung juga menyinggung adanya praktik feodalisme dan paternalistik yang diduga berkaitan dengan ambisi Jokowi untuk membangun dinasti politik lewat Gibran.
"Memang ada upaya untuk menganggap bahwa itu cuman suara purnawirawan tetapi itu suara yang tiba ketika Indonesia sedang atau ketiga negeri ini sedang berupaya untuk melepaskan diri dari feodalisme, melepaskan diri dari tradisi yang kita sebut saja paternalistik, karena hubungan ayah dan anak itu kemudian menjadi problematis dan membuka kembali, bukan membuka luka lama tapi membuka cacat-cacat hukum, cacat-cacat ketatanegaraan yang dimulai oleh ambisi Presiden Jokowi pada waktu itu," beber Rocky Gerung.
Lebih lanjut, Rocky menganggap imbas dari ambisi politik Jokowi, publik pun memandang jika Gibran belum memiliki kapasitas untuk bisa menjadi pemimpin negara. Tak hanya itu, Rocky Gerung juga menganggap terpilihnya Gibran sebagai wapres juga menandakan ketidakbecusan Jokowi untuk mencetak kader politik bermutu di pemerintahan.
"Yang sedang kita persoalkan adalah ambisi seorang presiden yang menyebabkan Indonesia tidak mampu untuk menghasilkan kader politik yang bermutu. Gibran dianggap tidak bermutu oleh siapa ya? Oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Rocky.
Baca Juga: Bahas Hilirisasi Kemenyan, Wapres Gibran Diolok-olok Bak Anak Sekolah Imbas 5 Kali Ucap Kalimat Ini
"Kok seluruh rakyat ya dengan sendirinya permintaan seluruh rakyat itu kendati hanya diwakili oleh purnawirawan itu masuk akal. Karena fakta-fakta yang dimunculkan memang memperlihatkan incapacity dari wakil presiden (Gibran)," sambungnya.
Surat Pemakzulan Gibran di DPR
Diketahui, surat usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran yang dibuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI kini telah diterima oleh DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyampaikan jika DPR akan bersikap hati-hati karena ada banyak surat yang mengatasnamakan purnawirawan.
"Jadi kita mesti sikapi hati hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum ada hal yang diambil DPR," kata Dasco di Senayan, Selasa (24/6/2025).
Dasco juga menyebut bahwa surat tersebut secara administratif bahkan belum sampai ke meja pimpinan dari Sekretariat Jenderal DPR.
"Suratnya secara resmi dari Setjen DPR belum dikirim ke pimpinan dan kalau dikirim ke pimpinan akan dibahas di Rapim dan Bamus sesuai mekanisme mungkin besok atau pekan depan," jelasnya
Tag
Berita Terkait
-
Bahas Hilirisasi Kemenyan, Wapres Gibran Diolok-olok Bak Anak Sekolah Imbas 5 Kali Ucap Kalimat Ini
-
Kepergok 'Diservis' Polwan hingga Tasnya Dibawakan, Selvi Ananda Banjir Sindiran: Manja Amat Lu!
-
Anak Otto Hasibuan Dicap Dungu, Rocky Gerung: Apa Pun yang Didalilkan, Jokowi Adalah Pembohong!
-
Ogah Pamer Ijazah Asli karena Bikin Negara Chaos, Rocky Gerung: Jokowi Makin Panik
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Aktivis Jogja 'Diculik' Aparat, YLBHI: Ini Penangkapan Ilegal dan Sewenang-wenang!
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional