Suara.com - Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, angkat bicara soal rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar retret bagi para sekretaris daerah (sekda) di seluruh Indonesia.
Namun, hingga saat ini, Lemhannas masih menunggu koordinasi resmi terkait rencana tersebut.
Lemhannas sendiri kerap dilibatkan dalam pelaksanaan retret kepala daerah yang sudah digelar dua gelombang sebelumnya.
"Ya terus terang saja, kami terkait dengan retreat kepala sekretaris daerah, baik provinsi maupun kabupaten-kabupaten di Indonesia, kami belum mendapatkan koordinasi," kata Ace Hasan usai seminar di gedung Lemhannas, Jakarta, pada Senin 30 Juni 2025.
Ia menjelaskan bahwa Lemhannas sebelumnya telah mengadakan retret untuk para kepala daerah yang dinilai berjalan baik.
"Yang sudah selesai kita lakukan adalah retreat untuk kepala daerah, baik yang pertama maupun yang kedua, dan alhamdulillah berjalan dengan baik," ujarnya.
Ace menekankan, Lemhannas siap mendukung jika retret sekda menjadi arahan dari Presiden atau bagian dari program pemerintah pusat.
"Prinsipnya, apabila memang itu menjadi bagian dari arahan Bapak Presiden terkait dengan retreat kepala sekda, kami tentu sangat siap untuk menyatukan persepsi bagi seluruh kepala daerah dalam kerangka bagaimana membangun tata kelola negara kita agar sesuai dengan cita-cita yang telah ditetapkan, yaitu menjalankan astacita tersebut," jelasnya.
Lebih lanjut, Ace menyebut sekda memiliki peran strategis dalam pemerintahan daerah.
Baca Juga: Lemhannas Bakal Kaji Dampak Pemisahan Pemilu dan Pilkada terhadap Demokrasi
"Karena memang, Bapak-Ibu sekalian, sebagai pemimpin birokrasi tertinggi di daerah, sekda itu memiliki peran yang sangat strategis untuk bisa memastikan apakah program itu bisa berjalan dengan sukses atau tidak," pungkasnya.
86 Kepala Daerah Ikuti Retret Gelombang II
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya (kiri) memberikan arahan dan pembekalan disaksikan sejumlah kepala daerah peserta retret gelombang kedua saat Apel Manggala di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, pada Minggu 22 Juni 2025. Retreat kepala daerah gelombang II kembali digelar.
Sebanyak 86 kepala daerah se-Indonesia mengikuti pelaksanaan retret gelombang kedua Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan dari 22-26 Juni 2025. Berbeda dengan gelombang pertama, Retreat kedua ini dilaksanakan di kampus IPDN Jatinangor.
Dalam retreat ini, para Kepala Daerah akan mendapatkan pembekalan materi substansi, yakni tugas pokok kepala daerah, pemberian teori seperti misi Astacita, serta pemberantasan korupsi dan wawasan kebangsaan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan bahwa sebanyak 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah akan mengikuti Retret Gelombang II.
Berita Terkait
-
Kemendagri Siap Fasilitasi Bimtek untuk Kepala Desa dan Pengurus Kopdeskel Merah Putih
-
Mendagri Tito: Pemda Wajib Prioritaskan Anggaran Enam Pelayanan Dasar
-
Kemendagri Minta Gerindra Ajukan Revisi UU Parpol, Usulkan Partai Boleh Punya Bisnis
-
Dana Parpol Rp20 Miliar Cair dari Kemendagri, Gerindra: Belum Cukup untuk Kegiatan Partai Kami
-
Minim Biaya dan Tak Ada Intervensi, Kemendagri Ingin Maksimalkan e-Voting di Pilkades
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
Terkini
-
Ikrar Nusa Bakti Desak Prabowo Segera Reshuffle Kabinet
-
Roy Suryo Siapkan Gibran Black Paper, Soroti Riwayat Pendidikan hingga Legalitas Ijazah Wapres
-
KPK soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Tekan Biaya Politik, Cegah Korupsi
-
Tabrak Lari di Tambora Tewaskan Dua Orang, Mobil Pelaku Ringsek Ditabrak Kereta
-
Pesepeda Luka Kepala Ditabrak Mobil Listrik di Jalan Sudirman
-
Puncak Musim Hujan, BMKG Minta Warga DIY Waspadai Banjir dan Longsor
-
Demokrat Nilai Langkah Hukum SBY Jadi Pendidikan Politik Lawan Disinformasi
-
Pemerintah Pusat Puji Gerak Cepat Gubernur Bobby Nasution Bangun Huntap Korban Bencana
-
Kasus Anak Bunuh Ibu di Medan, Kemen PPPA Pastikan Hak dan Pendidikan Anak Tetap Terpenuhi
-
Reklamasi Terintegrasi, Wujud Komitmen Praktik Pertambangan yang Bertanggung Jawab