Suara.com - Indonesia menjadi negara penghasil sampah makanan rumah tangga terbesar di Asia Tenggara. Menurut laporan UNEP 2024, totalnya mencapai 14,73 juta ton per tahun.
Tak berhenti di situ, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat timbunan sampah nasional dari 290 kabupaten/kota mencapai 31,9 juta ton hingga Juli 2024. Ironisnya, sekitar 7,2 juta ton atau 34,29 persen dari jumlah itu belum terkelola dengan baik.
Masalah ini bukan sekadar soal data. Sampah yang berserakan di pojok jalan, menumpuk di TPS, mencemari air dan udara, serta membentuk tumpukan bau di tengah lingkungan padat penduduk adalah realitas yang dihadapi masyarakat setiap hari.
Namun solusi yang diupayakan selama ini masih terfragmentasi. Pemerintah telah membuat kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan industri, perusahaan mulai menerapkan prinsip produksi bersih, dan masyarakat bergerak melalui komunitas dan aktivisme akar rumput. Sayangnya, upaya-upaya ini belum berjalan secara terintegrasi.
Berangkat dari keresahan tersebut, Core Indonesia menyelenggarakan forum diskusi terbuka bertajuk “Membangun Ekosistem Pengelolaan Sampah yang Holistik” di Jakarta Selatan, Kamis (26/6/2025).
Acara ini mempertemukan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, hingga orang muda.
Roleplay untuk Mengerti Kompleksitas
Yang menarik, sesi utama forum bukan hanya berbentuk diskusi, melainkan simulasi atau roleplay yang dirancang agar peserta merasakan langsung peran berbagai pihak dalam ekosistem pengelolaan sampah. Mereka dibagi ke dalam kelompok stakeholder, aktivis, masyarakat umum, pelaku industri, dan akademisi.
Hasil diskusi tiap kelompok menunjukkan betapa pentingnya empati lintas sektor dan perlunya sinergi. Dari kelompok aktivis misalnya, muncul gagasan kampanye digital yang lebih dekat dengan generasi muda, seperti menggunakan TikTok atau Instagram dengan pendekatan emosional dan partisipatif.
Baca Juga: Elektronik yang Larut dan Ramah Lingkungan: Masa Depan Tanpa Sampah Teknologi?
“Kampanye digital masih sangat efektif untuk menjangkau Gen Z dan milenial. Tapi untuk menjangkau masyarakat yang tidak terhubung teknologi, komunitas lokal seperti RT dan karang taruna tetap penting,” ungkap salah satu peserta dari kelompok aktivis.
Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya pendanaan alternatif, seperti pemanfaatan dana desa untuk memberi insentif kepada masyarakat yang aktif mengelola sampah.
Skema “sampah jadi cuan” seperti bank sampah yang ditukar dengan subsidi kesehatan atau diskon warung juga dianggap sebagai langkah strategis.
Mendorong Regulasi yang Inklusif
Dari kelompok regulator dan akademisi, diskusi menyoroti perlunya sense of urgency dari pemerintah dalam menghadapi krisis sampah. Pendekatan kebijakan dinilai masih terlalu fokus pada sanksi, belum cukup pada penguatan kebiasaan.
“Alih-alih hanya memberlakukan denda, regulasi seharusnya mendorong kebiasaan positif lewat pendekatan yang inklusif,” kata peserta lain.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
Terkini
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line