Suara.com - Anggota Komisi X DPR RI fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, tegas meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menghentikan sementara proyek penulisan sejarah.
Menurutnya, itu penting dilakukan dari pada menuai kontroversi.
Hal itu disampaikan Syarief dalam Rapat Kerja Komisi X DPR bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
"Hampir sebagian fraksi memberikan catatan khusus tentang penulisan sejarah. Daripada kontroversial terus berkelanjutan, kami dari fraksi PKB mohon penulisan sejarah ini untuk ditunda. Ya, jelas untuk ditunda," kata Syarief.
Ia menilai, proyek ini terkesan dilakukan secara tertutup.
"Saya mencoba mencari siapa-siapa saja yang masuk dalam tim 100 katanya penulis sejarah sampai hari ini kita nggak bisa mendapatkan," ujarnya.
Kemudian ia menyampaikan, jika dirinya belum melihat adanya sosialisasi awal proyek penulisan sejarah.
"Kemudian yang berikutnya, setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, 7 bulan itu waktu yang sangat singkat, terlalu singkat untuk penulisan sebuah sejarah yang utuh, apalagi mungkin ada kata-kata resmi," katanya.
Belum lagi, kata dia, adanya keluhan dari sejumlah kaum perempuan yang merasa telah disepelekan.
Baca Juga: Kritik Proyek Menbud Tulis Ulang Sejarah, Asvi Warman Adam: Terlalu Membesar-besarkan Jasa Soeharto
"Nah, selama reses kemarin saya berkunjung kepada beberapa organisasi-organisasi perempuan. Sangat keras mereka, ya Muslimat, Fatayat, Aisiyah dan sebagainya dalam diskusi-diskusi, kaum perempuan merasa keprihatinan yang dirasakan oleh mereka seakan-akan seperti dispelekan. Nah, itu menjadi pembicaraan sentral di organisasi-organisasi perempuan," katanya.
Untuk diketahui Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menbud Fadli hari ini.
Sedianya rapat ini membahas soal rencana anggaran dari Kementerian Kebudayaan, namun dalam perkembangannya membahas soal proyek penulisan sejarah hingga pernyataan Fadli yang menjadi kontroversi yang meragukan kasus perkosaan massal 1998.
Berita Terkait
-
Dua Legislator PDIP Sakit Hati Sampai Nangis Gara-gara Fadli Zon
-
6 Kontroversi Ahmad Dhani, Terbaru Unggah Ucapan Maia Estianty yang Dianggap Gibah dan Fitnah
-
5 'Aib' Coreng Kontes Kecantikan, Berujung Kontroversi Seperti Pemecatan Merince Kogoya
-
Kritik Proyek Menbud Tulis Ulang Sejarah, Asvi Warman Adam: Terlalu Membesar-besarkan Jasa Soeharto
-
Penulisan Ulang Sejarah Nasional Kejar Tayang, Sejarawan: Pesanan Menteri
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan
-
Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi