Suara.com - Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengancam akan menduduki gedung MPR RI, jika surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI, tak segera direspons.
Pesan ancaman itu disampaikan Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto pada konferensi pers yang mereka gelar di Jakarta, Rabu 2 Juli 2025.
"Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi, selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR, Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan," tegas Slamet.
Surat pemakzulan Gibran dikirimkan Forum Purnawirawan TNI ke DPR-MPR pada 2 Juni lalu. Para purnawirawan TNI merasa sampai saat ini surat tersebut tak kunjung ditanggapi wakil rakyat di Senayan.
"Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan, tapi mereka kelihatannya enggak sopan, enggak dijawab. Oleh karena itu kita enggak perlu menunggu lagi, kalau perlu kita selesaikan secara jantan," kata Slamet.
Slamet menyebut bahwa situasi Indonesia sudah berada di ujung tanduk. Untuk itu dia merasa penting bagi mereka segera bergerak.
Dalam konferensi pers itu Slamet mengajak seluruh purnawirawan yang hadir untuk berjuang bersama.
"Nah oleh karena itu, supaya kita menyatu, maka saya minta yang ada di sini, betul-betul mau enggak berjuang?," kata Slamet yang dijawab "Mau" oleh para hadirin.
Sementara itu, pada Selasa 1 Juli, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku belum menerima surat dari para purnawirawan TNI.
Baca Juga: Beda Adab Dedi Mulyadi Salaman dengan Gibran dan Prabowo Jadi Gunjingan
"Surat belum kami terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dia beralasan, kemungkinan surat yang masuk ke DPR masih menumpuk. Kendati begitu, bila surat tersebut sudah ada di meja Pimpinan DPR, pihaknya akan mempelajari sesuai mekanisme yang berlaku.
"Masih banyak surat yang menumpuk namun nanti kalau sudah diterima tentu saja akan dibaca dan kami akan proses sesuai dengan mekanismenya," ujarnya.
Puan menyampaikan akan berkoordinasi dengan MPR dan DPD terkait surat dari Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran.
"Jadi kami lihat dulu bagaimana dan seperti apa, apakah MPR dan DPD sudah berkoordinasi dengan pemerintah," ujarnya.
Berita Terkait
-
DPR Masih 'Hati-hati', Purnawirawan Beri Ultimatum 1 Bulan untuk Pemakzulan Gibran?
-
Ikrar Nusa Bhakti Sebut Gibran Tak Layak Jadi 'Ban Serep' Prabowo
-
Misteri Tawa dan Bisik Rahasia Prabowo ke Gibran Sebelum Lawatan 10 Hari, Dasco: 'Mau Tau Aja'
-
Jokowi Didesak Minta Maaf dan Tarik Mundur Gibran dari Kursi Wapres
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau