Sudah Terima Surat dari Prabowo, DPR Siap Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dubes RI Akhir Pekan Ini

Suara.com - Komisi I DPR RI disebut bakal melakukan proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap sejumlah calon duta besar RI pada akhir pekan ini.

Sebelumnya DPR RI sudah menerima permohonan dari pemerintah terkait 24 nama calon dubes RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional.

"Sabtu, Ahad besok (fit and proper test)," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI fraksi PKS, Sukamta kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI fraksi Golkar, Dave Laksono menyampaikan, jika proses fit and proper test calon dubes akan dilaksanakan di DPR RI.

Namun, soal digelarnya fit and proper test pada akhir pekan ini yakni Sabtu dan Minggu atau 5 dan 6 Juli 2025, Dave mengatakan masih akan tergantung izin dari pimpinan DPR RI.

"Iya. Makanya gini, ini kan bukan hari kerja, makanya harus sesuai izin pimpinan, nanti kita sesuaikan," kata Dave kepada wartawan.

"Tapi pastinya namanya kegiatan di Komisi I ya pasti di ruang Komisi I lah," sambungnya.

Sebelumnya, DPR sudah menerima surat presiden (supres) soal permohonan calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI) untuk negara sahabat dan organisasi internasional.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut DPR menerima 24 nama calon Dubes.

Baca Juga: Profil 2 Anggota DPR yang Nangis saat Fadli Zon Bahas Pemerkosaan 1998

Namun, Puan tidak menyebut siapa dan untuk negara mana saja calon dubes RI tersebut.

"Bisa saya sampaikan usulan negara yang disampaikan oleh pemerintah ada 24 negara," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Meski tidak menyebut detail siapa saja nama calon Dubes, Puan membenarkan di antaranya adalah calon Dubes RI untuk Amerika Serikat dan PBB.

"Termasuk (Dubes untuk AS dan PBB)," katanya.

Puan mengatakan, pihaknya tidak bisa mengungkap siapa saja dan untuk negara mana saja Dubes yang diserahkan oleh pemerintah. Pasalnya bersifat rahasia untuk menjaga integritas.

"Dalam rapat paripurna sudah saya sampaikan bahwa nama-nama bersifat rahasia. Kemudian pembahasannya pun bersifat rahasia. Karena ini menyangkut nama dan apa namanya terkait dengan integritas dan lain sebagainya," kata Puan.