Suara.com - Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said mengungkap soal simbol nepotisme yang dewasa ini dianggap sudah terlihat secara telanjang. Bahkan, menurutnya, simbol nepotisme itu terpampang di ruang sekolah hingga kantor-kantor.
Pernyataan keras itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam siniar yang tayang di channel Youtube, Abraham Samad SPEAK UP pada Kamis (4/7/2025). Dalam siniar itu, akademisi sekaligus pegiat antikorupsi itu awalnya menjelaskan soal korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang bisa membahayakan sistem kepemerintahan.
"Kenapa sih KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang dilarang? Pertama korupsi kan jelas pencurian ya. Kolusi itu jelas persekongkolan. Nah nepotisme jelas adalah memaksakan orang-orang yang tidak punya kapasitas yang hanya gara-gara hubungan kekerabatan dipaksakan menduduki posisi terpenting," beber Sudirman Said dalam siniar yang dipantau pada Jumat (4/7/2025).
Saat menjelaskan soal simbol nepotisme, Sudirman Said turut menyinggung soal foto wakil presiden alias wapres yang kerap dipajang di ruang sekolah dan perkantoran. Namun, Sudirman tidak menjelaskan soal foto wapres itu secara gamblang. Dia hanya menyebut jika simbol nepotisme yang ada di ruang publik itu pun telah meresahkan.
"Dan sekarang simbol KKN itu, simbol nepotisme ada di ruang-ruang kantor. Gambar wakil presiden itu di sekolah-sekolah, di kantor-kantor itu simbol telanjang dari nepotisme yang sangat mengganggu suasana bernegara kita gitu. Saya minta maaf bicara agak terus terang," ujarnya.
Ungkit 'Dosa-dosa' Jokowi
Dalam siniar tersebut, Sudirman Said secara blak-blakan mengungkap 'dosa-dosa' Jokowi selama dua periode menjabat sebagai presiden. Menurutnya, banyaknya dugaan penyelewengan kekuasan oleh Jokowi membuat demokrasi di Indonesia mundur.
Bahkan, dia menyebut jika Jokowi telah membuat lubang hitam alias black hole lantaran dianggap telah mengacak-acak konstitusi dan perangkat hukum selama berkuasa.
Dalam siniar itu, Sudirman Said menyebut Jokowi telah meruntuhkan cita-cita reformasi, salah satunya dengan cara melemahkan kewenangan KPK untuk memberantas masalah korupsi lewat pengesahan UU KPK yang baru.
Baca Juga: Viral Lagi! Dedi Mulyadi Mencak-mencak saat Ribut Mulut dengan Sopir Truk: Anda Punya Mata Gak?
"Menurut saya terjadi satu black hole, satu lubang hitam ya. Karena pada periodenya Pak Jokowi inilah hasil reformasi yang dulu kita pingin demokrasi, pingin penegakan hukum, hapuskan KKN, KPK-nya diperkuat segala macam itu semua dengan sengaja menurut saya diambrukin," ungkap Sudirman Said dalam siniar yang dipantau pada Jumat.
Eks Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) menganggap pelemahan KPK di era Jokowi berkuasa memang disengaja demi untuk melanggengkan dinasti politiknya.
"Menurut saya dengan sengaja. Sekarang kita harus simpulkan begitu. Mengapa? Karena ujungnya adalah yang jadi agenda bukan memperbaiki negara, tapi bagaimana mengikuti kepentingan pribadi dan keluarganya, sampai-sampai seluruh tatanan hukum etik itu dilabrak," ungkap Sudirman.
Dalam siniar itu, Sudirman Said juga membeberkan 'dosa-dosa' Jokowi selama 2 periode menjabat sebagai kepala negara. Selain soal isu tiga periode yang sempat membuat gempar publik, Sudirman Said juga menyinggung saat Jokowi menggunakan institusi Polri yang sempat ramai diistilahkan sebagai 'Partai Cokelat' pada Pilpres 2024 lalu. Parcok disebut-sebut digunakan Jokowi untuk membantu memenangkan putranya, Gibran Rakabuming Raka saat menjadi cawapres.
"Dulu kita berpikir baiklah barangkali pada periode pertama Pak Joko Widodo itu fokus pada infrastruktur, dengan harapan pada periode kedua barangkali nata-nata governance segala macam. Tapi ternyata yang terjadi adalah semakin apa tidak terkendali," beber Sudirman Said.
"Isu tiga periode di periode itu pula terjadi muncul istilah parcok (partai cokelat) yang bagi saya kalau saya jadi keluarga polisi marah karena saya adalah sebagai polisi tugasnya to serve and protect tapi kemudian disebut sebagai parcok. Itu kan sebenarnya menyinggung, ya penghinaan gitu," sambungnya.
Berita Terkait
-
Heboh Istri Tour Eropa Dalih Misi Budaya, Menteri UMKM: Saya akan ke KPK Jelaskan Semuanya!
-
Menteri UMKM Banjir Cibiran usai Istri Kegep Pelesiran ke Eropa: Hari Pembalasan di Akhirat Menanti!
-
Sudirman Said Ungkit 'Dosa-dosa' Jokowi dari Parcok hingga Bansos: Ternyata Ujungnya Nepotisme
-
Lindungi Gibran dari Isu Pemakzulan? Jokowi Dicurigai Seret Prabowo ke Masalah Ini
-
DPR Dicap Melempem soal Pemakzulan Gibran, Bivitri Soroti Puan: PDIP Belum Terbuka Bagian KIM Plus
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Peta Aceh Harus Digambar Ulang, Desa-Dusun di 7 Kabupaten Hilang Diterjang Bencana
-
Korupsi Mukena dan Sarung Bikin Negara Rugi Rp1,7 M, Pejabat-Anggota DPRD Diseret ke Meja Hijau
-
Ada Menteri Kena Tegur Prabowo di Retret Hambalang?
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ogah Bicara soal Dugaan Kasih Duit ke Kajari
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatra
-
KPK 'Korek' Ketum Hiswana Migas di Pusaran Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh