Dampaknya jelas, yakni ikan kehilangan habitat, populasi menurun, dan nelayan harus melaut lebih jauh. Itu artinya, biaya operasional membengkak dan ekonomi keluarga pesisir makin rentan.
"Mereka harus pergi lebih jauh ke tengah laut, membutuhkan lebih banyak bahan bakar, dan mengeluarkan biaya lebih besar. Akibatnya, kondisi ekonomi nelayan menjadi tidak stabil," jelasnya.
Namun, ia memastikan pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk menjawab tantangan ini. Di antaranya, Peraturan Gubernur Maluku No. 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Rencana Aksi Konservasi Penyu.
Tak hanya soal ekologi, pelatihan ini juga membahas dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan. Jemmy Talakua dari Yayasan Rumah Generasi menjelaskan bahwa lansia, penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, hingga masyarakat adat mengalami beban yang lebih berat saat krisis terjadi.
"Contohnya, anak-anak rentan kekurangan gizi akibat cuaca ekstrem, perempuan menghadapi risiko kekerasan dan beban rumah tangga lebih besar, lansia dan disabilitas sulit dievakuasi saat bencana, dan masyarakat adat kehilangan mata pencaharian serta tempat tinggal akibat kerusakan lingkungan," terang Jemmy.
Ia mendorong kebijakan iklim yang inklusif dan adil. Menurutnya, perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan karena mereka merupakan penjaga lingkungan dan pilar keluarga dalam kondisi darurat.
Sebagai bagian dari prinsip inklusivitas, pelatihan ini juga membuka ruang bagi peserta disabilitas. Salah satunya adalah Hawa Tuhulele, peserta tuli yang mengaku senang bisa ambil bagian dalam kegiatan ini.
"Kami senang teman-teman disabilitas bisa ikut kegiatan ini. Ini bukti bahwa semua suara, tanpa terkecuali, punya tempat dalam perjuangan perubahan," kata Hawa.
Pesan serupa disampaikan Azmi, pelajar SMAN 13 Ambon yang juga peserta program.
Baca Juga: Eks Jubir FPI Buka Suara soal Drama Ijazah Jokowi, Munarman Kuliti Kesalahan Polisi, Apa Itu?
"Kegiatan ini membuka cara pikir kami. Anak-anak Ambon jangan pernah takut bersuara! Suara kalian penting, terutama untuk menyelamatkan masa depan Ambon dari dampak perubahan iklim," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Eks Jubir FPI Buka Suara soal Drama Ijazah Jokowi, Munarman Kuliti Kesalahan Polisi, Apa Itu?
-
Foto Main Bareng Cucu di Pantai Diduga Editan, Netizen Salfok Kemeja Jokowi: Gak Pernah Ganti Pak?
-
Sudirman Said Beberkan soal KKN: Gambar Wapres di Sekolah-Kantor Itu Simbol Telanjang Nepotisme!
-
Menteri UMKM Banjir Cibiran usai Istri Kegep Pelesiran ke Eropa: Hari Pembalasan di Akhirat Menanti!
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar