Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan bakal mencoret nama-nama penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti menggunakan bantuannya untuk aktivitas judi online (judol).
Pernyataan tersebut ditegaskannya sebagai tindak lanjut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengidentifikasi ratusan ribu rekening penerima bansos terkait transaksi judi daring.
"Kalau yang soal bansos ya kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos). Kita coret, gitu aja. Tapi kalau ada tindak lainnya yang melanggar hukum, ya urusan aparat penegak hukum," ujar Gus Ipul kepada Suara.com, Minggu (6/7/2025).
Gus Ipul juga mengatakan bahwa Kemensos masih menunggu laporan akhir PPATK sebelum mengambil tindakan administratif lebih lanjut.
Namun ia menegaskan, pembersihan data penerima yang tidak layak akan dilakukan secara tegas.
"Ya saya sih akan menindaklanjuti nanti kalau sudah sampai ke tangan kami. Memang kami telah menyerahkan seluruh data-data yang kami punya untuk ditelusuri, untuk dieksplor oleh PPATK dan kami tunggu hasil akhirnya nanti," ujarnya
Langkah ini, kata Gus Ipul, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang percepatan perbaikan data bansos agar penyaluran lebih tepat sasaran.
Dalam proses ground check penerima bansos serta penyusunan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap lebih dari 12 juta keluarga penerima manfaat, ditemukan 1,9 juta inclusion error, yaitu warga yang tidak semestinya mendapat bantuan.
Serta ada sejumlah data inclution error atau masyarakat yang masuk kategori tidak mampu dan berhak dapat bansos, tapi selama ini belum dapat.
Baca Juga: 550 Ribu Rekening Bansos Terindikasi Judol! PPATK Kejar Penerima dan Modus Jual Beli Rekening
Gus Ipul menya.paikan bahwa melalui DTSEN tersebut, pemerintah berupaya untuk memperbaiki data bansos agar lebih tepat sasaran.
"Memang ini bagian dari upaya Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa Bansos tetap tepat sasaran," katanya.
Ia juga mengungkap, banyak kendala dalam proses penyaluran bansos seperti, ditemukan rekening yang tidak aktif atau dormant, bahkan selama lebih dari lima tahun.
Dana dalam rekening ini mengendap tanpa digunakan, dan dalam beberapa kasus justru diperjualbelikan dan digunakan untuk deposit judi online.
"Dari gagal salur itulah kami kemudian punya ide untuk koordinasi dengan PPATK. Supaya kita bisa tahu lebih lanjut tentang rekening-rekening yang dimiliki oleh penerima bansos. Apakah mereka memang rekeningnya itu aktif atau tidak aktif, atau punya saldo yang besar, sehingga mereka tidak layak untuk menerima bansos," jelasnya.
Ia menyebut, langkah koordinatif ini merupakan tindakan perdana yang dilakukan Kemensos dalam sejarah bansos digital, dan dilakukan setelah mendapat restu langsung dari presiden.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
'Cuma Buat Nakut-nakutin', Menteri Hukum Bongkar Modus Pencatutan 'Bos Palsu' di Balik Perusahaan
-
Terseret Korupsi hingga Dioperasi Ambeien, Istri Nadiem Curhat: Anak-Anak Tiap Hari Mencari Ayahnya
-
Islah di Menit Akhir? Mardiono dan Agus Suparmanto Bersatu Pimpin PPP
-
Aksi Perlawanan Menggema: Tuntut UU Ketenagakerjaan Berpihak ke Buruh!
-
Warga Dukung Pemekaran Kelurahan Kapuk: Semoga Urusan KTP Tak Lagi Ribet dan Bolak-balik
-
Perwira Junior Berpeluang Isi Jabatan Strategis, Prabowo Mau Hapus Kultur Senioritas di TNI?
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?