Suara.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan kembali menelusuri jejak ribuan rekening penerima bantuan sosial yang terdeteksi dormant atau tidak aktif selama bertahun-tahun.
Temuan ini memperkuat dugaan bahwa sejumlah rekening bantuan sosial atau bansos tak digunakan sebagaimana mestinya, bahkan sebagian dimanfaatkan untuk aktivitas judi online.
Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, mengatakan pihaknya baru tahun ini mengidentifikasi fenomena rekening bansos yang dormant.
Dalam proses itu, terungkap bahwa banyak rekening tidak dipakai selama lebih dari lima tahun, padahal dana bansos sudah disalurkan ke rekening tersebut atas nama penerima manfaat.
"Rekening dormant bansos ini baru kami identifikasi tahun ini. Itu akumulasi, ada yang lebih dari lima tahun masih mengendap, jadi banyak sekali,” kata Danang saat dihubungi Suara.com, Minggu (6/7/2025).
Menurut Danang, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang akurasi data penerima bansos.
“Selama ini, yang menerima itu apakah tidak butuh? Ataukah memang dia tidak tahu atau bagaimana? Ini akan kami telusuri lagi nanti,” tegasnya.
PPATK mencatat ada 550.000 rekening penerima bansos yang terindikasi bermain judi online.
Namun, Danang menegaskan bahwa tidak semua terafiliasi dengan jaringan besar, sebagian besar masih merupakan pemain individu. Meski begitu, pola transaksinya terpantau mencurigakan.
Baca Juga: Juru Parkir Dapat BSU 600 Ribu, Pemerintah: Tidak untuk Rokok, Judi Online, dan Game
“Dari pola transaksinya kami identifikasi, masih pemain ya. Tapi ada juga yang kami lihat transaksinya sampai Rp15 miliar. Kami duga itu rekeningnya dia jual. Artinya di rekening yang lain dia terima bansos, dia buka rekening di bank lain untuk dijual, untuk deposit judi online,” ungkap Danang.
Modus tersebut menjadi bagian dari jaringan jual beli rekening yang saat ini tengah diawasi ketat oleh PPATK dan lembaga penegak hukum. Rekening dormant menjadi salah satu celah rawan karena dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul dana, termasuk hasil judi online, penipuan, atau peretasan.
Danang menyebut, verifikasi terhadap rekening dormant akan menjadi fokus lanjutan PPATK untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh pihak yang membutuhkan dan digunakan sebagaimana mestinya. Penelusuran ini juga akan melibatkan koordinasi dengan Kementerian Sosial dan pihak perbankan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP