Suara.com - BP Tapera bersama Bank BJB terus mendorong penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Tak hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), program ini juga menyasar karyawan swasta, pedagang kaki lima (PKL), hingga pengemudi ojek online.
Kepala Subdivisi Pemasaran BP Tapera, Ikhsan Malik, mengatakan target nasional FLPP tahun ini mencapai 350 ribu unit rumah, dengan realisasi penyerapan hingga semester pertama sudah mencapai sekitar 122 ribu unit atau 40 persen.
"Targetnya nasional, bukan per daerah. Kuota masih banyak hingga akhir 2025," ujar Ikhsan, Jumat (4/7/2025) kemarin.
Ia menjelaskan, program FLPP ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 8,5 juta per bulan untuk lajang, dan maksimal Rp 10 juta per bulan untuk yang sudah berkeluarga.
“Sasarannya luas, mulai dari ASN, P3K, karyawan swasta, hingga PKL dan driver ojek online yang berpenghasilan rendah. Semua bisa ikut program ini,” jelasnya.
Untuk mengajukan pembelian rumah tipe 36 melalui program FLPP, masyarakat cukup mengunduh aplikasi SiKasep, mengisi data pribadi, memilih rumah, dan bank penyalur.
Selanjutnya, pihak bank akan memproses pengajuan berdasarkan kelengkapan data dan hasil penilaian.
“Jika lolos verifikasi, masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan uang muka (DP) hanya 1 persen dan bunga 5 persen, tenor maksimal 20 tahun,” kata Ikhsan.
Baca Juga: Amarah Ojol Memuncak: Diduga Aniaya Driver karena Kopi Telat, Rumah Warga di Sleman Jadi Sasaran
Di Cianjur, hingga semester pertama 2025, Bank BJB mencatat sekitar 100 orang telah memanfaatkan program FLPP. Potensi penyaluran masih terbuka lebar karena kuota tersedia secara nasional, tanpa dibatasi kuota daerah.
“Selama masih ada pengajuan dan kuota nasional belum habis, kesempatan warga Cianjur dan daerah lainnya masih sangat besar,” kata Ikhsan.
Bank BJB, termasuk cabang Cianjur, juga telah bekerja sama dengan sejumlah pengembang perumahan bersubsidi di daerah tersebut, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan unit rumah.
Bank BJB berkomitmen mendukung percepatan penyaluran FLPP dengan mempermudah dan mempercepat proses pengajuan, selama seluruh persyaratan terpenuhi.
Berita Terkait
-
Amarah Ojol Memuncak: Diduga Aniaya Driver karena Kopi Telat, Rumah Warga di Sleman Jadi Sasaran
-
Update Pencairan TPG Setara Gaji 100 Persen, ASN Guru Tidak Perlu Panik Tunjangan Belum Cair
-
Program 3 Juta Rumah Prabowo Dimulai, Bogor Jadi Pusat KPR Subsidi Khusus Pekerja dan ASN
-
Penyebab Gagal Aktivasi MFA ASN Digital dan Solusinya
-
Ojek Online: Mesin Uang Platform, Beban Ganda Mitra dan Konsumen
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Penembakan Pemuda Palestina di Deir Jarir Ungkap Eskalasi Brutalitas Pemukim Ilegal Israel
-
Konflik Selat Hormuz, Kenapa Strategi Pembersihan Ranjau Laut AS Ditolak Mentah-Mentah Militer Iran?
-
Ancaman Rudal Manpads China Persulit Posisi Amerika Saat Gencatan Senjata dengan Iran
-
Update Data Korban Perang Lebanon, 2020 Orang Tewas Menyusul Serangan Israel di Wilayah Selatan
-
Jeritan Ayah di Gaza Menanti Evakuasi 4 Anaknya yang 6 bulan Terkubur Beton di Masa Gencatan Senjata
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta