Program 3 Juta Rumah Prabowo Dimulai, Bogor Jadi Pusat KPR Subsidi Khusus Pekerja dan ASN

Suara.com - Bank BJB, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi dan edukasi terkait Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi para pekerja di Jawa Barat.

Plt Kepala Disnaker Kabupaten Bogor, Nana Mulyana, menyatakan bahwa Pemkab Bogor mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Perumahan Rakyat untuk membangun 3 juta rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kabupaten Bogor disebut sebagai salah satu daerah dengan jumlah unit rumah terbanyak dalam program tersebut.

"Pemkab Bogor bersama BJB dan BP Tapera mendukung program pembangunan 3 juta rumah layak huni untuk MBR, di mana unit rumah terbanyak ada di Kabupaten Bogor," kata Nana Mulyana kepada wartawan, Jumat (4/7/2025).

Nana menambahkan, program ini menjadi kesempatan emas bagi pekerja dan buruh dengan penghasilan di bawah Rp 14 juta per bulan untuk memiliki rumah sendiri.

"Selain harga rumah yang terjangkau, yakni Rp 185 juta per unit, pekerja juga mendapat kemudahan uang muka atau down payment yang sangat ringan, hanya Rp 1.850.000," jelasnya.

Melalui program ini, Pemkab Bogor berharap kesejahteraan para pekerja semakin meningkat, sekaligus mendukung upaya pengentasan backlog perumahan di daerah.

Mantan Camat Kemang itu menjelaskan, dalam kesempatan sosialisasi dan edukasi hari ini, pihaknya mengundang 50 HRD dari perusahaan - perusahaan swasta.

"Materi sosialisasi dan edukasi ini, selanjutnya akan kami sebarkan di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) karena tidak semua perusahaan yang hadir pada hari ini," tuturnya.

Baca Juga: Danantara Minta BUMN Jangan Menang Sendiri, Harus Satu Komando!

Kepala Sub Divisi Pemasaran BP Tapera Ikhsan Damalik menjelaskan, bahwa jajarannya akan bekerja secara masif untuk mensosialisasikan dan mengedukasi pekerja terkait FLPP maupun Rumah Bersubsidi.

"Dengan adanya FLPP, maka pekerja maupun buruh semakin dimudahkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat untuk membeli Rumah Bersubsidi," jelas Ikhsan Damanik.

Ikhsan Damalik menambahkan secara keseluruhan, sudah ada 700.000 unit Rumah Bersubsidi dan 122.000 unit yang sudah terjadi akad jual beli dengan menggunakan sistem FLPP.

"Di Kabupaten Bogor, jumlah unit Rumah Bersubsidi setidaknya di angka 30.000 hingga 40.000 unit, dimana lokasinya ada di wilayah timur, utara, barat, selatan dan lainnya," tambahnya.

Bank BJB menambahkan, selain DP murah yaitu 1 persen dari harga beli rumah, kemudahan lainnya yang diberikan pemerintah ialah bebas premi asuransi dan Pajak PPN.

Pembelian Rumah Bersubsidi memberikan banyak kemudahannya, dengan persyarat penghasilan dengan paling banyak Rp 14 juta perbulan, surat keterangan belum pernah memiliki rumah dari kelurahan atau desa dan dokumen data diri dari pembeli.