Di Balik Pintu KBRI: Pengakuan Staf yang Dipaksa Jadi 'Pelayan' Keluarga Pejabat

Pakai mobil KBRI karena enggak mungkin mereka sewa mobil di negara setempat," ungkap seorang staf.

Surat Sakti dan Anggaran 'Siluman'

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menegaskan bahwa penggunaan kop surat kementerian atau lembaga negara bukan sekadar logo, melainkan memiliki nilai instruksi yang kuat di lingkungan birokrasi.

"Mereka enggak bisa berdalih ini sebenarnya cuma pemberitahuan aja seperti fyi gitu. Karena penggunaan kop surat itu sebenarnya sudah mengandung perintah kalau kita bicara lembaga pemerintahan," ujar Bivitri.

Inilah yang membuat staf di KBRI atau KJRI tidak berdaya. Surat berkop resmi menjadi semacam "katebelece" atau surat sakti yang secara tidak langsung memerintahkan mereka untuk memberikan fasilitas khusus.

Lebih jauh lagi, ada dugaan anggaran negara ikut "diakali" untuk membiayai jamuan ini. Seorang staf mengungkapkan, agar pengeluaran bisa dipertanggungjawabkan, seringkali dibuat acara fiktif.

"Dibuatkan acara khusus yang biasanya berjudul 'jamuan' atau 'sosialisasi' agar anggaran yang terpakai itu laporannya jelas tetap untuk kegiatan KBRI. Padahal demi menjamu pejabat," ungkapnya. "Mereka menganggap dirinya tamu KBRI, jadi ya harus dilayani sebagai tamu."

Bantahan Menteri dan Kultur Feodal

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, telah membantah memerintahkan pembuatan surat tersebut.

Baca Juga: Kehebohan Surat Menteri UMKM Minta Kedubes Fasilitasi Jalan-jalan Istrinya, Kemenlu Buka Suara

Ia mengklaim kepergian istrinya murni untuk urusan pribadi menemani anak mereka dalam misi budaya, dan seluruh biaya, termasuk tiket, akomodasi, hingga sopir, dibayar dari kantong pribadi.

Namun, para ahli menilai bantahan itu tidak menyentuh akar masalah: budaya feodalisme dan mentalitas "Asal Bapak Senang" (ABS) di kalangan birokrat.

"Di negara kita, ada juga kebiasaan bawahan ini semacam ingin memberikan servis," ujar Bivitri. Ia bahkan berbagi pengalaman melihat langsung seorang staf KBRI sibuk menggeret koper belanjaan pejabat di sebuah factory outlet di luar negeri.

"Mereka belanja seenak-enaknya dimasukin koper. Yang tukang geret, tukang cariin restoran pegawai kementerian yang jadi kayak pelayan."

Ahli hukum administrasi negara dari UGM, Oce Madril, juga menegaskan bahwa penggunaan surat dinas untuk kepentingan pribadi adalah tindakan keliru yang dilarang. Menurutnya, masalah ini hanya bisa diselesaikan dari atas.

"Sifatnya top down. Jadi memang butuh kesadaran dari mereka yang jadi pejabat untuk tidak lagi mencari peluang yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau keluarga," jelas Oce.