Suara.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara soal rencana Presiden Prabowo menugaskan dirinya untuk berkantor dan bekerja dari tanah Papua.
Gibran, disebut-sebut akan mendapat penugasan khusus dari Prabowo untuk membereskan persoalan-persoalan Papua.
Dalam wawancaranya di Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025) siang, Gibran menunjukkan sikap tenang dan lugas.
Saat ditemui di Klaten, Jateng, ia menegaskan bahwa fokus pemerintah terhadap Papua bukanlah hal yang baru dan ia siap menjalankan perintah Presiden.
"Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya. Kan sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin. Jadi dari tahun 2021 mungkin, sudah lama," kata Gibran.
Sikapnya ini seolah menegaskan posisinya sebagai bagian dari kesinambungan pemerintahan.
Ia tidak terjebak dalam polemik 'pindah kantor', melainkan menekankan pada substansi tugas dan kepatuhannya pada hierarki.
Bagi Gibran, penugasan di mana pun adalah sebuah keniscayaan sebagai pembantu presiden.
"Ya, kami sebagai pembantu presiden kan siap ditugaskan di mana pun, kapan pun. Kami ikuti perintah presiden. Kami siap," kata Gibran.
Baca Juga: Gibran Masih Singgung Soal Pemecatan dari PDIP, Guntur Romli Beri Balasan Menohok: Masih Sakit Hati?
Pernyataan Gibran menjadi penyeimbang dari kehebohan yang dipicu oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Sebelumnya, dalam sebuah acara Komnas HAM, Yusril menyebut Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tugas khusus bagi Gibran untuk menangani Papua, bahkan dengan fasilitas kantor di sana.
"Akan diberikan penugasan. Bahkan mungkin akan ada juga kantornya wakil presiden untuk bekerja dari Papua, supaya menangani masalah ini," kata Yusril dalam acara tersebut (2/7/2025).
Pernyataan ini sontak menjadi berita utama, memicu spekulasi liar tentang bagaimana format pemerintahan Prabowo-Gibran akan berjalan.
Gagasan seorang wakil presiden berkantor secara fisik di Papua untuk menangani masalah secara langsung dinilai sebagai sebuah terobosan yang belum pernah ada sebelumnya.
Apalagi rencana penempatan Gibran di Papua itu beriringinan dengan semakin kencangnya wacana pemakzulan dirinya.
Berita Terkait
-
Gibran Masih Singgung Soal Pemecatan dari PDIP, Guntur Romli Beri Balasan Menohok: Masih Sakit Hati?
-
Heboh Gibran Pindah Kantor ke Papua, Yusril Buru-buru Meluruskan: Bukan Begitu Ceritanya
-
Bukan Wapres Gibran yang Berkantor di Papua, Ini Penjelasan Lebih Lanjut Menko Yusril
-
Wacana Gibran Ditugaskan ke Papua, Pengamat Ingatkan Risiko Politik
-
Mahfud MD Pertanyakan Mandeknya Proses Impeachment Gibran di DPR, Mustahil Dimakzulkan?
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar