Kisruh Surat Fasilitasi Istri Menteri UMKM ke Eropa Tidak Sampai ke Telinga Prabowo

Suara.com - Istana Kepresidenan bergerak cepat memasang 'pagar betis' untuk membentengi Presiden Prabowo Subianto dari polemik lawatan istri Menteri UMKM Maman Abdurahman, yakni Agustina Hastarini alias Tina Astari ke Eropa.

Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg Prasetyo Hadi secara tegas memastikan, isu kontroversial ini sengaja ditahan agar tidak sampai ke telinga Presiden Prabowo.

Polemik ini meledak setelah beredar surat berkop resmi Kementerian UMKM yang digunakan untuk meminta fasilitas dan pendampingan dari sejumlah Kedutaan Besar RI di Eropa bagi Tina Astari, istri sang menteri.

"Tidak, tidak, tidak sampai (telinga) presiden," kata Prasetyo Hadi di DPR, Rabu (9/7/2025).

Pernyataan ini bukan sekadar jawaban biasa.

Ini adalah sebuah deklarasi bahwa penanganan masalah ini cukup berhenti di level pembantu presiden, seolah menegaskan bahwa Presiden tidak perlu terganggu oleh isu yang berpotensi merusak citra kabinetnya di awal masa kerja.

"Cukup kami saja, jadi kami menyampaikan ke teman-teman untuk lebih berhati-hati," kata Prasetyo, yang juga politikus Partai Gerindra.

Prasetyo juga mengaku telah memberikan imbauan umum kepada seluruh pejabat publik dan keluarganya untuk menjaga sikap dan menghindari tindakan yang tidak pantas.

"Sebagai pejabat publik sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang tidak seharusnya," ucapnya.

Baca Juga: Gibran Nyatakan Siap ke Papua, 'Lingkar Inti Istana' Ramai-ramai Bantah Wacana Pindah Kantor

Sementara di lain sisi, Menteri Maman Abdurahman sendiri telah memberikan klarifikasi, baik kepada Mensesneg maupun kepada publik setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (4/7) pekan lalu.

Menurut Maman, perjalanan istrinya murni untuk mendampingi sang anak yang masih SMP dalam sebuah kompetisi misi budaya, dan ia mengklaim tidak sepeser pun uang negara digunakan.

"Berangkat ke sana 27 orang anak-anak muda... Istri saya tentunya tidak punya rasa kekhawatiran untuk melepas anak saya. Beliau mendampingi anak saya," jelas Maman.

Ia bahkan menegaskan kedatangannya ke KPK adalah untuk menyerahkan dokumen perjalanan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Namun, ada satu lubang besar dalam klarifikasi Maman. Saat wartawan mendesaknya untuk mengonfirmasi keaslian surat berkop kementerian yang menjadi sumber polemik, politikus Partai Golkar itu memilih bungkam dan tidak menjawab.

Sikap bungkam ini sangat kontras dengan detail yang tertera dalam surat yang beredar.

Surat tersebut secara gamblang mencantumkan judul “Kunjungan Istri Menteri UMKM Republik Indonesia” dan ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian UMKM.

Di dalamnya, tertulis permohonan agar KBRI di Istanbul, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, dan Milan memberikan pendampingan selama perjalanan yang berlangsung dari 30 Juni hingga 14 Juli 2025.

Kini, publik dihadapkan pada sebuah teka-teki. Di satu sisi, ada klaim perjalanan pribadi tanpa dana negara.

Di sisi lain, ada bukti otentik—yang keasliannya tidak dibantah—mengenai penggunaan surat resmi negara untuk meminta fasilitas.