Suara.com - Drama ijazah mantan Presiden Jokowi yang kini bergulir di kepolisian masih menjadi sorotan banyak kalangan, tak terkecuali, Profesor Riset Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti. Bahkan, Ikrar menyoroti soal penanganan kasus ijazah Jokowi di kepolisian termasuk perihal pemeriksaan Roy Suryo dan Rismon Sianipar dalam kasus tersebut.
Dalam siniar yang tayang di akun Youtube pribadinya pada Selasa (8/7/2025), Ikrar Nusa Bhakti menyebut pertanyaan polisi terhadap Roy Suryo tidak masuk akal.
"Dari 55 pertanyaan tersebut ya ternyata hanya tiga yang masuk akal yaitu 'apakah Anda hari ini sehat ya, apakah kemudian Anda siap untuk menjawab dan sebagainya dan sebagainya.' Sementara pertanyaan-pertanyaan yang lain itu benar-benar tidak masuk akal," ujar Ikrar Nusa Bhakti dalam siniar yang dilihat pada Rabu (9/7/2025).
Ikrar juga menyinggung soal desakan dari kelompok yang mengatasnamakan pendukung Jokowi karena dianggap mengintervensi penyidik untuk menahan Roy Suryo dkk karena dianggap telah mencemarkan nama baik Jokowi.
"Mengapa? Karena ternyata tidak sedikit kelompok-kelompok masyarakat khususnya yang menamakan dirinya sebagai pendukung Joko Widodo itu mengajukan suatu pernyataan-pernyataan ataupun tuntutan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar orang-orang ini benar-benar disidik ya sebagai pelaku-pelaku penghinaan terhadap Presiden ketujuh Republik Indonesia," ungkapnya.
Lantaran dianggap mengalami intervensi dari kelompok pendukung Jokowi, Ikrar pun mewanti-wanti Polri untuk tetap profesional mengusut kasus tersebut. Pasalnya, dia menganggap Polri terkesan berat sebelah karena belum membeberkan soal ijazah asli Jokowi ke publik.
"Tapi Anda tahu ya bahwa polisi lebih suka untuk melindungi Joko Widodo ya, yang tidak pernah sama sekali dikutak-katik ijazahnya itu asli atau palsu," ujarnya.
Selain penanganan kasus, Ikrar juga menyoroti sikap Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait adanya desakan dari kelompok yang mengatasnamakan alumni dari kampus tersebut. Menurutnya, seharusnya rektorat UGM bisa bersikap transparan untuk menjelaskan soal ijazah Jokowi yang kini masih simpang siur asli atau palsu.
"Dan kita tahu ya di Yogyakarta sendiri itu sudah mulai muncul masyarakat alumni asli Universitas Gajah Mada yang kemudian juga melakukan tuntutan kepada rektor maupun dekan," ujarnya.
Baca Juga: Bela Bambang Tri dan Gus Nur, Amien Rais Ngotot Penjarakan Jokowi: Ini Hadiah Kita Sambut HUT RI
Lebih lanjut, Ikrar menyebut jika soal ijazah bukan menjadi dokumen yang mesti dirahasiajan, melainkan penting untuk dibeberkan secara terang benderang kepada publik, terlebih masalah itu menyangkut nama Jokowi terkait jabatan presiden selama dua periode.
"Ya, mengapa ini penting? Karena biar bagaimanapun persoalan ijazah asli atau ijazah palsu ini bukanlah persoalan kerahasiaan individu ya. Karena yang namanya seseorang memiliki ijazah, ijazah itu bukanlah dokumen pribadi yang bisa dirahasiakan. Kalau misalnya persoalan kesehatan pribadi itu bisa menjadi suatu yang rahasia," ujar Ikrar.
Drama Ijazah Palsu
Diketahui, Jokowi sebelumnya membuat laporan ke Polda Metro Jaya lantaran merasa difitnah karena ijazahnya dianggap palsu. Dalam laporan Jokowi, Polda Metro Jaya juga telah melakukan penyelidikan termasuk memanggil Roy Suryo dan Rismon Sianipar yang sebelumnya koar-koar jika ijazah Jokowi palsu.
Jauh sebelum Jokowi membuat laporan ke Polda Metro Jaya, Pemuda Patriot Nusantara yang mengaku-ngaku sebagai relawan Jokowi melaporkan empat orang ke polisi.
Mereka adalah mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah dan dokter Tifauzia Tyassuma.
Bareskrim Polri pun ikut mengusut soal laporan aktivis Eggi Sudjana yang ikut menuding jika ijazah Jokowi palsu. Namun, kasus itu disetop setelah Bareskrim menyimpulkan jika ijazah Jokowi adalah asli berdasarkan hasil pemeriksaan di Puslabfor Polri.
Di sisi lain, Jokowi sebelumnya juga telah digugat setelah dituding memiliki ijazah palsu dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Gugatan yang diajukan sejumlah pengacara yang tergabung dalam Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) dan kini kasus tersebut sudah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Solo.
Berita Terkait
-
Bela Bambang Tri dan Gus Nur, Amien Rais Ngotot Penjarakan Jokowi: Ini Hadiah Kita Sambut HUT RI
-
Ungkit Kasus Pagar Laut, Said Didu Samakan Nasib Bobby Nasution dengan Kades Kohod, Kenapa?
-
Sebut KPK Dikendalikan Jokowi, Said Didu: Bobby Pasti Aman!
-
Beathor Suryadi Dipecat usai Bongkar Ijazah Jokowi? Rocky Gerung: Dia Gak Ada Takutnya!
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Dua Bus Transjakarta 'Adu Banteng' di Jalur Langit Koridor 13
-
Sabah Diguncang Gempa M 7,1, Getaran Terasa hingga Kaltara
-
Prediksi Cuaca Hari Ini, Cek Daerah Berpotensi Hujan Deras Disertai Petir
-
Gempa M 7,1 Guncang Wilayah Kalimantan, BMKG Ungkap Penyebabnya
-
Seskab Teddy Bantah Isu Produk AS Bisa Masuk RI Tanpa Sertifikasi Halal
-
DPR Desak Proses Pidana Oknum Brimob dalam Kasus Tewasnya Pelajar di Maluku Tenggara
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!
-
Pakar UI: Indonesia Wajib Waspada 'Akal Bulus' Israel di Balik Rekonstruksi Gaza dalam BoP