Suara.com - Di Solok Selatan, Sumatera Barat, hutan bukan sekadar bentang alam, tapi sumber penghidupan. Sekitar 70 persen masyarakatnya bergantung langsung pada hasil hutan, sementara 60 persen wilayah kabupaten ini memang berupa kawasan hutan.
Kondisi ini menuntut kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat dan lokal yang hidup berdampingan dengan hutan.
“Keberpihakan terhadap program perhutanan sosial adalah keniscayaan,” tegas Sekretaris Daerah Solok Selatan, Syamsurizaldi.
Ia menambahkan bahwa program ini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025–2045 sebagai strategi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat.
Perhutanan sosial bukan wacana semata. Kini sudah terbentuk 17 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang mengelola hampir 37 ribu hektare hutan. Dari sana, muncul 33 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mengembangkan produk seperti kopi, beras organik, madu, kompos, hingga jasa lingkungan.
“KUPS dapat menjadi embrio UMKM berbasis perhutanan sosial, sekaligus tulang punggung ekonomi kerakyatan,” kata Zilhamri, Pelaksana Harian Kepala Bappeda Solok Selatan.
Sejumlah KUPS bahkan telah membuktikan dampaknya. KUPS Kompos dari Nagari Pakan Rabaa mampu memproduksi lima ton pupuk organik per bulan.
KUPS Kopi Marola Mutiara Suliti menghasilkan 100 kilogram kopi robusta setiap bulan dan mulai menjangkau pasar baru. Sementara KUPS Beras Organik Simancuang rutin menjual satu ton beras ramah lingkungan setiap tahun.
Dengan pendekatan berbasis kearifan lokal, warga tak hanya menjaga hutan tetap lestari, tapi juga membangun ekonomi dari akar rumput.
Baca Juga: Lima Tantangan Iklim Global, Saatnya Gerakan Lintas Iman Bersatu Lindungi Hutan Tropis
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah