Suara.com - Kemenangan telak pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024 menyisakan berbagai spekulasi politik.
Salah satu yang paling santer dibicarakan adalah potensi manuver politik Prabowo untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di Istana, termasuk dugaan adanya skenario "mengasingkan" Gibran dari hiruk pikuk politik Jakarta.
Analisis mendalam dari pakar hukum tata negara, Refly Harun, dalam kanal YouTube-nya, Refly Harun Channel, membongkar berbagai indikasi menarik di balik dinamika politik pasca-pemilu ini. Salah satunya Gibran ditugaskan ke papua
Penugasan Gibran ke Papua: Strategi Baru atau Upaya "Pengasingan"?
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah rencana penugasan Gibran Rakabuming Raka untuk menyelesaikan masalah di Papua.
Menurut informasi yang beredar, Gibran akan mendapatkan mandat khusus dari Presiden Prabowo Subianto dan akan berkantor langsung di Bumi Cenderawasih. Refly Harun menyoroti langkah ini sebagai manuver yang patut dicermati.
"Gibran akan mendapatkan penugasan baru dari Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah di Papua dan akan berkantor di sana," ujar Refly Harun dalam kanal YouTube-nya.
"Penugasan ini disebut sebagai langkah strategis yang belum pernah ada sebelumnya, di mana Gibran akan lebih banyak beraktivitas langsung di Papua."
Secara kasat mata, penugasan ini bisa dilihat sebagai langkah positif pemerintah untuk lebih fokus pada pembangunan dan penyelesaian isu di Papua.
Baca Juga: Pejabat Tinggi Otsus Papua Harus Berkantor di Papua
Pemerintah mengklaim bahwa fokus tidak hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga pemenuhan hak asasi manusia, serta merupakan wujud komitmen mendengar aspirasi rakyat Papua.
Namun, di balik narasi resmi, muncul interpretasi lain yang jauh lebih politis.
"Permainan Catur" Prabowo vs. Jokowi: Siapa yang Unggul?
Refly Harun dengan tajam menganalogikan dinamika politik antara Prabowo dan Jokowi sebagai "permainan catur". Dalam analisisnya, Prabowo kini memegang "bidak putih" dan memiliki kendali penuh atas langkah-langkah politik.
"Seorang pengamat politik menyebutkan bahwa Jokowi dan Prabowo sedang melakukan 'permainan catur' dengan skor 2-0 untuk Prabowo karena Prabowo memegang kuasa," ungkap Refly Harun.
Ia menambahkan, "Awalnya, Jokowi mempersiapkan IKN sebagai ibu kota dan menyuruh Prabowo berkantor di sana, sementara Gibran memimpin aglomerasi Jabodetabek. Namun, Prabowo enggan pindah ke IKN."
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo