Efek Kebijakan 50 Siswa di Jabar: Sekolah Swasta Terancam Kosong, DPR Desak Menteri Turun Tangan

Suara.com - Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang mengizinkan kelas SMA negeri diisi hingga 50 siswa menjadi polemik panas.

DPR RI menyebut langkah ini ilegal karena menabrak aturan menteri, sementara sekolah swasta mulai merasakan dampak ditinggal para siswanya.

Benarkah ini solusi atau justru awal dari masalah baru?

Kebijakan tersebut menuai sorotan tajam dari Komisi X DPR RI.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief Muhammad, menilai kebijakan itu bertentangan langsung dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 17 Tahun 2017.

Habib menjelaskan bahwa dalam peraturan tersebut, batas maksimal jumlah siswa per rombongan belajar (rombel) telah diatur secara tegas.

"Berkaitan dengan statement yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, bahwa SMA Negeri dipersilahkan untuk bisa mengisi bangku SMA Negeri 50 orang, yang tidak sesuai dengan Permen hanya 36," kata Habib saat rapat dengar pendapat bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) di Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Menurut Habib, kebijakan yang memperbolehkan satu kelas menampung hingga 50 siswa itu telah memicu efek domino, terutama di tengah proses penerimaan siswa baru yang masih berlangsung.

"Sekarang banyak anak-anak yang sudah daftar di SMA swasta, akhirnya pindah ke sekolah negeri," kritiknya.

Baca Juga: Banjir Bekasi Ternyata 'Disengaja', Dedi Mulyadi Ngamuk: Pak Bupati, Kontraktornya Gak Ahli

Dalam rapat tersebut, Habib meminta Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti untuk turun tangan meluruskan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut.

"Kami mohon semacam arahan dari Pak Menteri khusus untuk Provinsi Jawa Barat," ucapnya.

Solusi Darurat

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa kebijakan ini adalah solusi darurat untuk mengatasi tingginya angka anak putus sekolah.

Ia berdalih, banyak anak dari keluarga kurang mampu tidak bisa mengakses sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung.

Kebijakan ini diklaim sebagai respons cepat agar anak-anak dari keluarga miskin tetap dapat melanjutkan pendidikan, meskipun berisiko menurunkan kualitas pembelajaran karena ruang kelas menjadi terlalu padat.