BGN Beberkan Alasan Program MBG di Papua Jauh dari Target, Begini Hambatannya

"Nanti kami akan menyusun strategi bagaimana percepatan makan bergizi di Papua mulai Agustus,” jelasnya.

Dadan turut menyoroti perbedaan fundamental dalam model pelaksanaan MBG antara wilayah padat penduduk seperti Jawa dengan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) seperti Papua.

Sementara di Jawa, pembangunan dapur MBG masih bisa mengandalkan kemitraan.

Namun, di Papua, pemerintah harus turun tangan langsung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau di daerah, di mana ada agregasi penduduk, aglomerasi, itu pasti mitra. Tetapi di daerah-daerah terpencil, itu dana APBN yang masuk,” tuturnya.

Rendahnya minat mitra memaksa pemerintah untuk membangun sendiri fasilitas dapur di Papua demi memastikan program tetap berjalan dan menjangkau sekitar 3.000 penerima manfaat per SPPG.

Secara nasional, BGN mencatat hingga 10 Juli 2025, sudah ada 1.928 unit SPPG di seluruh Indonesia.

Targetnya, jumlah ini akan terus digenjot hingga mencapai 22.000 unit pada Oktober dan 30.000 unit pada akhir tahun 2025.

Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Terhambat di Papua, BGN Ungkap Alasan SPPG Sedikit