Ospek SMA di Jabar Gandeng TNI-Polri, Jam Masuk Sekolah Dimajukan Jadi 6.30 Pagi

Suara.com - Wajah Masa Pengenalan Lingkungan Siswa (MPLS) atau ospek untuk tingkat SMA/SMK di Jawa Barat akan berubah drastis pada tahun ajaran 2025/2026.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar secara resmi akan menggandeng personel TNI dan Polri untuk memberikan materi kebangsaan, seiring dengan penerapan jam masuk sekolah yang dimajukan menjadi pukul 6.30 WIB.

Dua kebijakan ini akan mulai diterapkan serentak pada MPLS yang dimulai 14 Juli 2025 mendatang.

Pendidikan Karakter dan Bela Negara, Bukan Militerisme

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa sekitar 2 hingga 3 personel TNI/Polri akan mendampingi siswa selama lima hari pelaksanaan MPLS.

Tujuannya adalah untuk menanamkan pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, dan semangat bela negara.

Herman dengan tegas menepis kekhawatiran bahwa program ini akan bersifat militeristik.

"Kita kolaborasi dengan TNI. Jadi bukan militeristik, karena materinya materi bela negara, materi wawasan kebangsaan agar mereka punya tekad untuk menjemput masa depan," kata Herman dilansir dari Antara, Minggu 13 Juli 2025.

Dengan pelibatan ini, MPLS diharapkan tidak hanya menjadi ajang adaptasi lingkungan sekolah, tetapi juga mencetak generasi unggul sesuai visi "Panca Waluya" yang diusung Pemprov Jabar.

Baca Juga: Sekolah Jadi Formalitas, Anak Makin Bingung, Sistem Pendidikan Kita Mabuk!

"Jiwa kebangsaan akan muncul dan mereka akan satu tekad untuk jadi generasi Panca Waluya, yaitu generasi cageur, bageur, bener, pinter, singer (sehat, baik, benar, pintar, dan terampil)," ujarnya.

Jam Masuk 6.30 Pagi Mulai Diterapkan

Seiring dengan MPLS, kebijakan jam masuk sekolah pukul 6.30 WIB juga akan mulai diberlakukan untuk seluruh SMA, SMK, dan sekolah sederajat di bawah kewenangan Pemprov Jabar. Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.

Adapun untuk jenjang di bawahnya, seperti PAUD, SD, dan SMP, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, Herman menyebut akan ada proses koordinasi terlebih dahulu.

"Untuk yang jadi kewenangan provinsi, yaitu SMA dan SMK, jelas dan tak ada persoalan. Untuk yang kewenangan kabupaten/kota, kami akan konsolidasikan dengan sekda dan kepala dinas setempat," ucapnya.

Langkah sinergis antara MPLS berkarakter dan penyesuaian jam masuk sekolah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar dalam membentuk generasi muda yang lebih disiplin, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.