Suara.com - Dalam pertemuan penting dengan Presiden Dewan Eropa António Costa di Brussels, Belgia, Minggu (13/7/2025), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kabar signifikan terkait liberalisasi sektor kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Presiden Prabowo secara gamblang menyatakan bahwa rumah sakit dan klinik dari luar negeri kini diizinkan untuk membuka cabang dan beroperasi di Indonesia. Jika perjanjian CEPA ini resmi ditandatangani, rumah sakit-rumah sakit dari Eropa akan memiliki peluang besar untuk mengembangkan layanannya di Tanah Air.
"Dalam dua tahun terakhir, kami telah membuka partisipasi asing di banyak sektor, dan saat ini kami membuka sektor kesehatan. RS asing mana pun, atau institusi kesehatan di luar negeri dapat membuka cabang mereka, atau institusi yang terkait dengan mereka di Indonesia. Kami telah memperbolehkan RS asing buka di Indonesia," tegas Presiden Prabowo kepada Presiden Costa saat pertemuan di Kantor Dewan Eropa, Gedung Berlaymont, Brussels.
Presiden Prabowo kemudian menekankan keinginannya untuk melihat lebih banyak keterlibatan Eropa dalam perekonomian Indonesia, seraya menegaskan kesiapan Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian Uni Eropa. Menurut Presiden Prabowo, Eropa memiliki keunggulan dan pengalaman mumpuni dalam pengembangan teknologi, ilmu pengetahuan, tata kelola, serta keunggulan finansial dan ekonomi.
Di sisi lain, Indonesia kaya akan cadangan mineral dan sumber daya alam langka yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo optimistis bahwa perjanjian CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa akan membawa hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
"Kami ingin melihat lebih banyak partisipasi Eropa dalam perekonomian kami, dan kami siap masuk ke dalam perekonomian Uni Eropa. Saya pikir kita punya hubungan yang saling menguntungkan," kata Presiden Prabowo.
Selain sektor kesehatan, Presiden Prabowo juga menyebutkan bahwa kampus-kampus asing saat ini juga diperbolehkan membuka cabang dan beroperasi di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia melalui transfer pengetahuan dan teknologi dari institusi pendidikan terkemuka dunia. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan keinginannya untuk mengirimkan lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi di Eropa.
"Kami mengirimkan 3.394 orang mahasiswa setiap tahunnya untuk melanjutkan studi di Eropa, dan hingga saat ini, kami telah membiayai 11.784 mahasiswa (untuk studi di Eropa, red.), dan angka ini di luar mahasiswa yang membiayai sendiri studi mereka di Eropa. Jadi, ini yang disponsori oleh pemerintah, dan kami ingin melihat lebih banyak mahasiswa Indonesia melanjutkan studi di Eropa," ungkap Presiden Prabowo.
Dalam sebuah jumpa pers bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Kantor Komisi Eropa, Gedung Berlaymont, Brussels, Minggu (13/7), Presiden Prabowo mengumumkan bahwa perundingan CEPA Indonesia dan Uni Eropa akhirnya rampung. Berita ini menjadi tonggak sejarah mengingat kedua belah pihak telah bernegosiasi membahas poin-poin kerja sama CEPA selama kurang lebih 10 tahun. Keberhasilan ini disambut positif oleh Presiden von der Leyen dan Presiden Costa, dua pimpinan Uni Eropa yang ditemui Presiden Prabowo selama lawatannya di Brussels.
Dua pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan luar negeri Presiden Prabowo di Brussels yang dimulai sejak Sabtu (12/7). Dalam lawatan resminya ini, Presiden Prabowo didampingi oleh beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk Belgia Andri Hadi. Kehadiran delegasi tingkat tinggi ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mempererat hubungan dan kerja sama strategis dengan Uni Eropa.
Baca Juga: Polisi Jadi Pahlawan Buruh? Kontroversi Penghargaan ITUC untuk Kapolri
Berita Terkait
-
WNI Bisa Dapat Visa Schengen Multi-Entry Hingga 5 Tahun, Ini Penjelasan Lengkapnya
-
Pembahasan Kilat RKUHAP Dinilai Langgar HAM, YLBHI Sebut Warisan Buruk Pemerintahan Prabowo
-
Fadli Zon Tetapkan 17 Oktober Jadi Hari Kebudayaan Nasional, Pas dengan Hari Lahir Prabowo
-
Rocky Gerung Sepanggung dengan Kapolri dan UAS, Sebut Persahabatan Paling Jujur Lahir dari Perbedaan
-
Dari Sumur Bor ke Seragam Bhayangkara: 5 Pemuda Palue Lolos Bintara Berkat Inspirasi Kapolri
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 5 Sepatu Lari Rp300 Ribuan di Sports Station, Promo Akhir Tahun
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
Jakarta Siap Dipantau 1.000 Kamera e-TLE pada 2026, Penindakan Lalu Lintas Bakal 95% Elektronik
-
Menhub Siapkan Diskon Tiket Pesawat dan Tol serta Mudik Gratis untuk Nataru, Ini Rinciannya
-
Darurat yang Tak Bisa Lagi Diabaikan: Kekerasan di Sekolah Terus Berulang, Siapa yang Lalai?
-
Lumpur Rendam RSUD Aceh Tamiang: Momen Pilu Dokter Menangis di Tengah Obat-obatan yang Rusak Parah
-
Menhub: 119,5 Juta Pemudik Siap Bergerak, Puncak Mudik Nataru Diprediksi H-1 Natal
-
Amarah Prabowo di Rapat Bencana: Bupati Umrah Saat Daerahnya Tenggelam
-
Perlindungan Anak di Medsos: Menkomdigi Tegaskan Sanksi untuk Platform, Bukan Orang Tua
-
Ratusan Korban Datangi Rumah Bos WO di Jaktim, Polisi: Situasi Sempat Memanas
-
DPR 'Sentil' Komdigi: Bantuan Triliunan Rupiah Pemerintah Jangan Kalah Viral dari Donasi Rp10 M!
-
Iqbal PKS Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional: Jangan Hitung-hitungan dengan Rakyat