Suara.com - Tensi politik nasional kembali memanas, dengan manuver mantan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi yang memberikan pernyataan pedas terkait berbagai kasus melibatkan dirinya setelah lengser.
Jokowi kini sudah secara terang-terangan menyatakan firasatnya soal ada kekuatan besar yang sengaja mengorkestrasi rentetan serangan hukum serta politik terhadap dirinya serta keluarga.
Hal itu ditegaskan Jokowi dari rumahnya, kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (14/7/2025).
Isu-isu seperti tuduhan ijazah palsu yang terus digulirkan hingga manuver pemakzulan terhadap putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dipandang Jokowi bukan sekadar kasus biasa.
“Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu, pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Senin (14/7/2025).
Menurut Jokowi, tujuan dari rentetan isu ini sangat jelas: sebuah upaya sistematis untuk merusak reputasinya dan menggerus citranya di mata publik.
Lebih jauh, ia melihat ada skenario untuk menghapus warisan dan prestasi yang telah ia bangun selama dua periode kepemimpinannya sebagai Presiden RI.
“Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik untuk men-downgrade,” terangnya.
Meskipun menyadari adanya agenda tersebut, Jokowi mengaku tidak terlalu khawatir. Ia menganggap dinamika politik seperti ini sebagai sesuatu yang biasa ia hadapi.
Baca Juga: Roy Suryo Cs Siapkan Bukti 5 Ijazah Alumni UGM Fakultas Kehutanan 1985: Ini Asli, Bukan Fotokopi
“Buat saya biasa-biasa saja. Termasuk itu (pemakzulan). Isu ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres saya kira ada agenda besar politik,” jelasnya.
Menanggapi secara spesifik kasus dugaan ijazah palsu yang kini dalam proses penyidikan, Jokowi meminta semua pihak untuk menghormati dan mengikuti proses hukum yang berlaku.
Ia pun menegaskan kesiapannya untuk menghadapi proses tersebut di pengadilan, di mana ia akan menunjukkan bukti yang selama ini diperdebatkan.
“Yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Nggak (di luar sidang). Harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti. Akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki,” tegas Jokowi.
Pernyataan Jokowi ini muncul di tengah gelombang tuduhan yang tak hanya menyasar dirinya, tetapi juga anggota keluarganya yang memegang jabatan publik.
Berikut adalah beberapa serangan yang dirangkum dalam beberapa waktu terakhir:
1. Upaya Pemakzulan Wapres Gibran
Bulan lalu, putra sulung Jokowi sekaligus Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, diusulkan untuk dimakzulkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Surat usulan tersebut telah dilayangkan ke DPR dan MPR.
Forum tersebut menyoroti keabsahan pencalonan Gibran yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mereka anggap cacat hukum karena melibatkan konflik kepentingan hakim saat itu.
2. Menantu Bobby Nasution Diperiksa KPK
Lingkaran keluarga Jokowi yang lain, menantunya Bobby Nasution, juga terseret dalam pusaran hukum.
Gubernur Sumatera Utara ini akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan.
Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan pihaknya menggunakan metode follow the money untuk menelusuri aliran dana dari anak buah Bobby yang telah menjadi tersangka.
Bobby sendiri menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada penegak hukum.
3. Tuduhan Lainnya
Selain dua kasus besar tersebut, tuduhan-tuduhan lain juga dialamatkan secara pribadi kepada Jokowi.
Ia sempat dituding menjadi dalang di balik kecelakaan yang menimpa putra Amien Rais pada tahun 2020, hingga dituduh memerintahkan impor gula dalam kasus yang menyeret nama Tom Lembong.
Rentetan tuduhan inilah yang memperkuat dugaan Jokowi mengenai adanya agenda politik sistematis yang menargetkan dirinya dan keluarganya.
Berita Terkait
-
Roy Suryo Cs Siapkan Bukti 5 Ijazah Alumni UGM Fakultas Kehutanan 1985: Ini Asli, Bukan Fotokopi
-
Purnawirawan TNI Akan Kirim Surat Kedua soal Pemakzulan Gibran: Rencana Terakhir Duduki MPR!
-
Mantan Perwira Intel Turun Gunung: Ijazah Jokowi Diduga Dibuat di Pasar Pramuka Pada 2012-2014
-
Kasus Ijazah Palsu Jokowi Naik Penyidikan, Roy Suryo Malah Tertawa: Kalau Gentar Sudah Kelihatan
-
Dokter Tifa Klaim Pegang Bukti Baru Soal Keaslian Ijazah Jokowi: Tiga Bundel Data dari Alumni UGM
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Kasus Suspek Campak Naik Tajam Awal 2026, Kemenkes Minta Warga Waspada dan Kenali Gejalanya
-
Demo di Mabes Polri! Polisi Minta Mahasiswa Waspada Penunggang Gelap dan Tak Mudah Terprovokasi
-
Vonis 10 Tahun Penjara: Agus Purwono 'Lolos' dari Tuntutan Maksimal Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak
-
Anggota DPR Desak Transparansi Penuh Kasus ABK Terancam Hukuman Mati: Jangan Ada Permainan Aparat!
-
Vonis 15 Tahun Anak Riza Chalid, Hakim Juga Bebankan Uang Pengganti Rp 2,9 Triliun
-
Ada Demo Mahasiswa di Mabes Polri Siang Ini, 3.093 Personel Kepolisian Disiagakan
-
NasDem Usul PT 7 Persen, Demokrat: 4 Persen Saja Sudah Terlalu Tinggi!
-
ShopeeFood Temani Momen Ramadan dengan Diskon Kuliner dan Promo Seru Setiap Hari
-
Dua Wajah THR: Berkah Bagi ASN, 'Penyakit Tahunan' Bagi Buruh Swasta?
-
Anggaran Kaltim Disunat 75 Persen, Gubernur Malah Beli Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar, DPR: Tidak Peka!