Jadi Tersangka Kasus Korupsi Chromebook, Kejagung Belum Tahan Stafsus Nadiem Makarim, Kenapa?

Suara.com - Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Korupsi (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Satu dari empat tersangka yang dijerat oleh Kejagung tak lain adalah staf khusus (stafsus) mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Juris Tan (JT). 

Penetapan kepada empat tersangka itu diumumkan langsung oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).

“Berdasarkan alat bukti yang cukup maka pada malam hari ini penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” ujarnya.

Keempat orang yang dijerat sebagai tersangka dalam skandal  Chromebook  itu di antaranya adalah mantan Direktur SD Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih (SW); staf khusus (stafsus) mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Juris Tan (JT), mantan Direktur SMP Kemendikbudrisek, Mulatsyah (MUL) dan Konsultan Teknologi Kemendikbudristek, Ibrahim Arif alias IBAM. 

“Saudara MUL dilakukan penahanan rutan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Kemudian terhadap tersangka SW dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung,” ucapnya.

Sementara untuk tersangka Juris Tan, kata Qohar, belum dilakukan penahanan karena hingga saat ini masih berada di luar negeri.

Selain itu, Kejagung juga menetapkan Ibrahim Arief sebagai tahanan kota karena alasan kesehatan. Tersangka Ibrahim Arief dilaporkan mengidap penyakit jantung kronis berdasarkan keterangan dokter. 

“Sehingga berdasarkan pendapat penyidik yang bersangkutan tetap menjalani penahanan untuk tahanan kota,” ucap Qohar.

Dalam kasus ini, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 1 Ayat 14 juncto Pasal 42 Ayat 1 juncto Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1  Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca Juga: Kejagung Buru Bukti Korupsi Chromebook Hingga Isu Investasi Google ke Gojek

Diketahui bersama, dugaan tindak pidana korupsi ini bermula ketika Kemendikbudristek menyusun pengadaan peralatan TIK bagi SD, SMP dan SMA. Salah satu perangkat TIK yang dimaksud adalah laptop dengan basis operasional Chromebook.

Perangkat TIK itu sempat diuji coba saat era Mendikbud Muhadjir Effendy. Namun, laptop Chromebook dinilai tidak efektif lantaran hanya bisa optimal ketika digunakan saat ada jaringan internet.

Kemudian, jaringan internet di Indonesia dinilai juga belum merata. Meski demikian, Kemendikbudristek era Nadiem masih melakukan pengadaan barang Chromebook. Sebabnya, Kejagung menilai dalam peristiwa itu dugaan pemufakatan jahat dalam pengadaan alat TIK senilai Rp9,9 triliun tersebut.

Nadiem, sebelumnya juga sempat mengemukakan bahwa alasannya tetap melakukan pengadaan barang itu lantaran dilakukan untuk wilayah yang sudah tersedia internet. 

Selain itu, laptop Chromebook juga dinilai memiliki keunggulan Keamanan dibandingkan dengan laptop lainnya, seperti lebih murah 10-30 persen.