Suara.com - Langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membawa polemik ijazah palsu ke ranah hukum menuai kritik tajam dari diplomat senior, Dino Patti Djalal. Mantan juru bicara Presiden SBY ini menilai, tindakan mempidanakan Roy Suryo dkk adalah sebuah blunder yang justru menunjukkan kepanikan.
Menurut Dino, dalam sebuah negara demokrasi, mempertanyakan latar belakang seorang pemimpin, termasuk ijazah, adalah hal yang wajar dan sepenuhnya hak publik.
"Dalam negara demokrasi dan alam reformasi, hal-hal seperti ijazah, kesehatan, harta kekayaan, afiasi politik dan binis, rekam jejak dari pemimpin negara adalah sepenuhnya 'fair game' untuk diketahui, dibahas, dikritik publik," kata Dino melalui akun resmi X @dinopattidjalal pada Selasa, (15/7/2025).
Ia menegaskan, menjadi seorang pemimpin berarti harus siap dikuliti dan dikritisi oleh publik, bahkan setelah tidak lagi menjabat. Oleh karena itu, langkah hukum yang diambil Jokowi justru bisa menjadi bumerang.
"Mempidanakan Roy Suryo dkk akan dinilai sebagai upaya Jokowi untuk menakut-nakuti masyarakat madani," ucap Dino. "Kriminalisasi ini juga memberikan kesan Jokowi sedang panik dan akan makin menyulut tanda tanya masyarakat," lanjutnya.
Dino lantas membandingkan sikap Jokowi dengan Presiden kedua Soeharto, yang saat berhadapan dengan tulisan jurnalis Majalah Time, memilih jalur perdata, bukan pidana.
Menutup kritiknya, Dino memberikan pesan langsung yang menohok kepada Jokowi.
"Pak Jokowi, balas Roy Suryo cs dengan argumen, senyum, doa dan bukti, bukan dengan bui," tutur mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu.
Di sisi lain, Jokowi sebelumnya telah menegaskan bahwa kasus ini bukan lagi soal kritik atau penelitian. Ia merasa telah dihina dan direndahkan martabatnya.
Baca Juga: Ferdinand Hutahaean: Logika Aneh Kasus Ijazah, Buktikan Dulu Aslinya Baru Bicara Tersangka
“Ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah saya ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya,” ungkap Jokowi di Solo, beberapa waktu lalu.
Jokowi menegaskan, pelaporan yang ia buat pada 30 April 2025 itu adalah untuk memberikan pembelajaran kepada semua pihak. Ia bahkan datang langsung ke Polda Metro Jaya dan menjawab 35 pertanyaan dari penyidik untuk membuat laporan terhadap lima orang, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.
Berita Terkait
-
Ferdinand Hutahaean: Logika Aneh Kasus Ijazah, Buktikan Dulu Aslinya Baru Bicara Tersangka
-
Jokowi Dituding Sebar Rumor, Pengamat: Pemain Ijazah Itu-itu Saja, Jangan Remehkan Purnawirawan!
-
'Perang Bubat' Jokowi vs Rakyat? Polemik Ijazah Palsu Memanas, Daftar Terlapor Membengkak
-
Roy Suryo Sebut Kader PSI Bisa Dipidana Imbas Sebut Ijazah Jokowi Asli, Ade Armando: Saya Gak Bela
-
Tudingan 'Agenda Besar' Jokowi: Langkah Catur Politik Atau Panik Karena Ijazah Palsu?
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
- 3 Alasan Presiden Como Mirwan Suwarso Pantas Jadi Ketum PSSI yang Baru
- 5 Sepatu Nineten Terbaik untuk Lari, Harga Terjangkau Mulai Rp300 Ribu
Pilihan
-
Harga Emas Melonjak! Antam Tembus Level Rp 2.622.000 di Pegadaian, UBS Ikut Naik
-
Purbaya Mau Turunkan Tarif PPN, Tapi Dengan Syarat Ini
-
Isu HRD Ramai-ramai Blacklist Lulusan SMAN 1 Cimarga Imbas Kasus Viral Siswa Merokok
-
Sah! Garuda Indonesia Tunjuk eks Petinggi Singapore Airlines jadi Direktur Keuangan
-
Gaji Program Magang Nasional Dijamin Tak Telat, Langsung Dibayar dari APBN
Terkini
-
3 Fakta Rahmat Shah Ditipu: Modus Pelaku Makin Canggih, Ngaku Jadi Raline Shah
-
Pesan Keras di Gerbong Kereta, Grafiti Anti IDF Gegerkan Publik
-
Blak-Blakan, Prabowo Tolak Keponakan Ikut Proyek Kemhan: Cari Usaha Lain!
-
Prabowo Ingatkan Anak Muda: Kuasai Ekonomi Sebelum Jadi Pemimpin Politik
-
Jakarta Bersih-Bersih: Halte Transjakarta BNN dan Tiang Monorel Masuk Daftar Pembongkaran
-
DPR Akan Panggil Trans7, Cucun: Jangan Demi Rating Malah Memecah Belah Bangsa
-
Sidang Praperadilan Ditolak, Nadiem Makarim Tulis Surat Menyentuh dari Balik Jeruji
-
BPI Danantara dan Pemprov DKI Siap Wujudkan Proyek Energi Sampah November Ini
-
Wapres Gibran Bingung Ditanya CPNS Optimalisasi? Respon Singkatnya Jadi Sorotan!
-
Surya Paloh dan Sjafrie Gelar Pertemuan Tertutup di Kantor Menhan, Ada Sinyal Politik Apa?