Rocky Gerung: Jika Gibran Dimakzulkan Jadi Hukuman Tak Langsung untuk Jokowi

Suara.com - Skenario politik paling panas kembali memantik perdebatan publik setelah pengamat politik Rocky Gerung melontarkan analisis tajamnya.

Menurutnya, jika Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sampai dimakzulkan dari jabatannya, maka itu bukan sekadar kejatuhan politik sang putra mahkota, melainkan sebuah hukuman tak langsung yang diterima oleh ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan keras ini diungkap Rocky dalam podcast bersama Akbar Faizal, yang kini menjadi sorotan utama di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.

Analisis ini mengaitkan erat nasib Gibran dengan pertanggungjawaban Jokowi di masa lalu, sebuah isu yang terus menggema di ruang publik.

Menurut Rocky, ada sebuah sentimen kuat yang tak bisa diabaikan, yaitu keinginan masyarakat untuk melihat adanya proses akuntabilitas terhadap kepemimpinan Jokowi.

"Publik menginginkan pengadilan terhadap Jokowi atas dugaan kejahatan di masa lalu," tegas Rocky Gerung, menegaskan adanya dahaga keadilan yang belum tuntas tersalurkan dikutip dari YouTube.

Tuntutan ini, kata Rocky, menemukan jalannya melalui posisi Gibran. Ia memaparkan bahwa dalam percaturan kekuasaan, nasib sang anak bisa menjadi medium untuk 'menghukum' sang ayah secara politik, meskipun hubungan personal di antara elite tetap terjaga.

"Jika Gibran dimakzulkan, itu dianggap sebagai hukuman juga bagi Jokowi, meskipun hubungan personal Prabowo-Jokowi mungkin tetap berjalan," ujar Rocky Gerung.

Pernyataan ini menggarisbawahi pandangan bahwa Gibran tidak dilihat sebagai entitas politik yang mandiri, melainkan perpanjangan dari pengaruh dan warisan Jokowi.

Baca Juga: Analisis Rocky Gerung: Ambisi Prabowo di BRICS Bisa Berakhir Jadi 'Jebakan Geopolitik' Berbahaya

Karenanya, setiap pukulan politik yang diterima Gibran, secara otomatis akan dirasakan sebagai kegagalan atau bahkan 'karma' bagi Jokowi. Wacana pemakzulan Gibran sendiri menguat sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial terkait batas usia capres-cawapres.

Lebih dari sekadar drama politik personal, Rocky melihat momentum ini sebagai pertaruhan besar bagi masa depan bangsa Indonesia. Menurutnya, penyelesaian isu-isu masa lalu adalah syarat mutlak untuk membangun fondasi negara yang lebih sehat.

"Ada harapan bahwa bangsa ini akan memulai titik karakter dan budaya politik baru jika ada pertanggungjawaban atas masa lalu," jelasnya.

Tanpa keberanian menghadapi dan menyelesaikan 'memori masa lalu', Indonesia dinilai akan terus terjebak dalam lingkaran ketidakpercayaan dan kesulitan melangkah menuju 'harapan masa depan' yang lebih cerah.

Rocky pun menekankan pentingnya menyeimbangkan dua kutub ini. Bangsa ini perlu bergerak maju, namun tidak dengan cara melupakan atau mengubur sejarah.

"Pentingnya memisahkan persoalan agar negara bisa melihat dengan jernih dan memiliki harapan (politics of hope) dengan tidak mengabaikan memori masa lalu (politics of memory)," pungkasnya.