Pungli PPSU Jakarta Timur: DPRD Ungkap Calon Petugas Diminta Setor Rp2 Juta

Suara.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis mengungkap adanya dugaan praktik pungutan liar atau pungli dalam proses rekrutmen petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) di wilayah Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur.

Politikus Gerindra itu menyebut menerima laporan dari seorang warga yang mengaku suaminya diminta membayar uang sebesar Rp2 juta supaya bisa lolos dalam proses pendaftaran sebagai petugas PPSU.

"Setelah saya melakukan sosialisasi ada masyarakat yang menyampaikan ke saya bahwa suaminya itu ikut mendaftar PJLP, PPSU di kelurahan. Namun dia laporkan, 'Pak suami saya diminta uang'. 'Berapa?' saya bilang. Sekitar 2 juta," kata Ali saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Ali mengatakan dirinya telah meminta pelapor untuk menelusuri dan mengumpulkan bukti fisik terkait dugaan pungli tersebut. Hal itu penting agar laporan bisa ditindaklanjuti secara resmi.

Meski baru satu laporan yang ia terima secara langsung, Ali meyakini potensi ada korban lain, mengingat rekrutmen PPSU berlangsung serentak di seluruh wilayah Jakarta.

"Karena kan ini kan secara masal ya, satu provinsi Jakarta membuka proses rekrutmen itu ya," ujarnya.

Ali pun mengecam keras praktik pungli tersebut. Ia menilai tindakan itu sangat tidak manusiawi, terlebih saat kondisi ekonomi warga dalam keadaan sulit.

"Saya garis bawahi, praktik-praktik yang dilakukan oleh oknum, itu yang disebut dengan pemerasan orang miskin. Mereka belum bekerja saja sudah diperes, sudah dipungut, yang gini-ginian gitu," tuturnya.

Karena itu, Ali langsung menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, pada Rabu pagi. Tujuannya agar aduan warga bisa langsung ditindaklanjuti oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga: Pungli Rekrutmen PPSU Sudah Lama Jadi Sorotan, Rano Karno Janji Berantas

"Makanya saya minta tadi sama Pak Wakil Gubernur beserta jajarannya melalui Inspektorat, cek, investigasi ke lapangan," kata dia.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membuka proses rekrutmen untuk 1.024 petugas PPSU sejak akhir Juni 2025. Mereka akan ditempatkan di 239 kelurahan di seluruh wilayah Jakarta.