Suara.com - Keresahan kini menyelimuti warga di Jakarta Selatan menyusul dugaan peredaran beras oplosan yang ironisnya diduga dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan DKI Jakarta. Para pedagang merugi, sementara warga was-was dengan kualitas nasi yang mereka konsumsi setiap hari.
Di Pasar Kebayoran Lama, seorang pedagang bernama Nisa mengaku pusing menghadapi keluhan pelanggan. Ia menyebut omzetnya tergerus akibat isu ini.
"Ya kalau dirugikan sih ada, berdampak juga kira-kira ada 10 sampai 15 persen lah pembeli yang komplain atau jadi mikir-mikir beli," kata Nisa kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Nisa merasa pedagang kecil seperti dirinya menjadi korban yang paling dirugikan. Ia hanya memesan dan menerima barang dari distributor, namun kini harus menanggung getahnya.
"Harusnya pemerintah yang awasi, jangan sampai rakyat yang dirugikan," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Keluhan serupa datang dari warga. Budi, salah seorang warga, mengaku merasakan langsung dampak dari beras yang kualitasnya tidak menentu.
"Kadang beli beras di pasar, ternyata masaknya beda, rasanya juga aneh. Kita inginnya ada tindakan tegas aja, biar enggak makin banyak yang main curang," ucap Budi.
Kekhawatiran bahkan merembet hingga ke isu kesehatan. Ira Suwito, seorang pemilik warung nasi, cemas jika beras oplosan tersebut dicampur dengan bahan-bahan berbahaya.
"Harusnya sih ada sanksi tegas, karena kalau sampai beras oplosan itu campur sama bahan kimia, bisa bahaya buat kesehatan," ujar Ira.
Baca Juga: Masih Tunggu Bukti Pelanggaran, Aprindo Belum Tarik Dugaan Beras Oplosan di Ritel
Ironisnya, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta selama ini menggunakan beras merek SP dan SR yang diproduksi oleh BUMD berinisial FS tersebut untuk program pangan bersubsidi. Pihak dinas mengklaim telah melakukan pengujian secara periodik.
Menanggapi kegaduhan ini, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengakui adanya indikasi pelanggaran kualitas beras. Kini, kasus tersebut telah naik ke tingkat yang lebih serius. BUMD pangan DKI itu dilaporkan telah memenuhi panggilan pemeriksaan dari Bareskrim Polri.
Berita Terkait
-
Masih Tunggu Bukti Pelanggaran, Aprindo Belum Tarik Dugaan Beras Oplosan di Ritel
-
Sesumbar Mentan Amran: RI Tak Perlu Impor Pangan 1 Abad!
-
Beras Food Station Tak Sesuai Standar, Dinas KPKP: Biar Mereka yang Klarifikasi
-
Janji Usut Kasus Beras Oplosan, Kapolri: 25 Pemilik Merek Sudah Diperiksa, Sampel Segera Diuji Lab
-
Beras Oplosan Food Station: DPRD DKI Desak Audit Terbuka dan Kanal Pengaduan Publik!
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- 5 Sepeda Lipat yang Ringan Digowes dan Ngebut di Tanjakan
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Sempat Dikira Kain Popok, Begini Cerita Fatmawati Saat Pertama Kali Terima Bahan Bendera Pusaka
-
Mensos Gus Ipul: Digitalisasi Bansos Signifikan Tekan Kesalahan Data
-
Kemensos Rehabilitasi 7 PMI Korban TPPO di Turki
-
WN China Tersangka Kasus Tambang Emas Kabur, Ditangkap Imigrasi di Entikong
-
Soroti Kematian Bocah SD di NTT, Hasto PDIP: Bangunlah Jiwanya, Tapi Anak Tak Bisa Beli Pena
-
Gus Ipul Ajak Para Kades Tindaklanjuti Arahan Presiden Kawal Data Kemiskinan
-
Wajah Ridwan Kamil Dicopot dari Underpass Depok, Ikon 'Jabar Juara' Akan Diganti Tokoh Lokal?
-
Kapolda Aceh ke Anggota: Jadilah Lilin, Walau Hancur Tetap Menerangi Sekitar
-
Dapat Restu Prabowo, Gedung Bekas Kedubes Inggris di Bundaran HI Disiapkan Jadi Pusat Lembaga Umat
-
Boni Hargens: Ide Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Presiden