Suara.com - Imbas kasus dugaan pengoplosan beras yang menyeret nama PT Food Station Tjipinang Jaya, DPRD DKI Jakarta mendorong badan usaha milik daerah (BUMD) untuk lebih terbuka dan akuntabel.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menegaskan pentingnya pembukaan kanal pengaduan publik yang mudah diakses warga.
"Tentu ini harus menjadi introspeksi bahwa harus dibuka pengaduan secara transparan, yang bisa diakses secara mudah oleh warga. Sehingga ini menjadi salah satu supporting sistem dalam fungsi-fungsi pengawasan secara publik," ujar Rio kepada wartawan, Kamis (17/7/2025).
Rio juga mendesak agar Pemprov DKI tak hanya mengandalkan audit internal dalam menangani dugaan pelanggaran mutu beras di gudang Food Station. Ia meminta audit eksternal dilibatkan, dan hasilnya diumumkan secara terbuka kepada publik.
Menurutnya, dua langkah ini penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMD, sekaligus membuktikan komitmen Pemprov DKI terhadap prinsip keterbukaan informasi.
"Sampai saat ini kita masih menunggu proses investigasi. Pada prinsipnya kita siap kapan saja, karena memang ini salah satu tugas pokok, fungsi, anggota Dewan," ucap Rio.
Komisi B DPRD DKI juga berencana memanggil pihak Food Station untuk mengklarifikasi kasus ini usai hasil audit keluar.
Kasus beras oplosan ini sendiri tengah ditangani Satgas Pangan Polri setelah menerima laporan dari Kementerian Pertanian. Sejauh ini, empat produsen diperiksa dalam penyelidikan, yakni Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta juga turut menanggapi dengan melakukan audit internal terhadap Food Station. Kepala Dinas KPKP, Hasudungan Sidabalok, memastikan bahwa tindakan tegas akan diambil jika benar ditemukan praktik pengoplosan.
Baca Juga: Pungli PPSU Jakarta Timur: DPRD Ungkap Calon Petugas Diminta Setor Rp2 Juta
"Kalau terbukti dioplos akan ditarik," tegas Hasudungan melalui pesan singkat, Rabu (16/7).
Ia menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel beras yang diambil dari gudang Food Station di Cipinang, Jakarta Timur.
"Iya (Dinas KPKP melakukan audit internal). Kami lagi tunggu hasil pemeriksaan sampel beras FS yang kami periksa di lab DKPKP," tutup Hasudungan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasannya
-
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Prabowo Minta Tetap Awasi MBG
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
Terkini
-
Meroket Lagi, IHSG Menuju Level 6.400
-
Chelsea Tikung Arsenal, Rekrut Morgan Rogers dengan Harga Fantastis!
-
Serangan Harimau Kembali Terjadi di Siak, Kali Ini Korbannya Pekerja Alat Berat
-
Kiamat Harga Gadget 2027? TSMC Naikkan Biaya Produksi Chip 10%, Raksasa Teknologi Mulai "Eksodus"
-
Live Malam Hari! Catat Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
-
Antam dan Galeri 24 Koreksi, Cek Harga Jual dan Buyback Emas Hari Ini di Pegadaian
-
Sepak Terjang Nanik S. Deyang Pimpin BGN, Kini Pilih Mundur Fokus Pengobatan
-
Bukan Sekadar Transportasi, KRL Mengubah Cara Saya Melihat Perjalanan Harian
-
Soal Infertilitas: Sperma Kosong, Bayi Tabung hingga Mitos Gaya Hubungan Intim
-
Liburan ke Malioboro Makin Asyik, Becak Listrik Gratis Kembali Beroperasi