Suara.com - Imbas kasus dugaan pengoplosan beras yang menyeret nama PT Food Station Tjipinang Jaya, DPRD DKI Jakarta mendorong badan usaha milik daerah (BUMD) untuk lebih terbuka dan akuntabel.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menegaskan pentingnya pembukaan kanal pengaduan publik yang mudah diakses warga.
"Tentu ini harus menjadi introspeksi bahwa harus dibuka pengaduan secara transparan, yang bisa diakses secara mudah oleh warga. Sehingga ini menjadi salah satu supporting sistem dalam fungsi-fungsi pengawasan secara publik," ujar Rio kepada wartawan, Kamis (17/7/2025).
Rio juga mendesak agar Pemprov DKI tak hanya mengandalkan audit internal dalam menangani dugaan pelanggaran mutu beras di gudang Food Station. Ia meminta audit eksternal dilibatkan, dan hasilnya diumumkan secara terbuka kepada publik.
Menurutnya, dua langkah ini penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMD, sekaligus membuktikan komitmen Pemprov DKI terhadap prinsip keterbukaan informasi.
"Sampai saat ini kita masih menunggu proses investigasi. Pada prinsipnya kita siap kapan saja, karena memang ini salah satu tugas pokok, fungsi, anggota Dewan," ucap Rio.
Komisi B DPRD DKI juga berencana memanggil pihak Food Station untuk mengklarifikasi kasus ini usai hasil audit keluar.
Kasus beras oplosan ini sendiri tengah ditangani Satgas Pangan Polri setelah menerima laporan dari Kementerian Pertanian. Sejauh ini, empat produsen diperiksa dalam penyelidikan, yakni Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta juga turut menanggapi dengan melakukan audit internal terhadap Food Station. Kepala Dinas KPKP, Hasudungan Sidabalok, memastikan bahwa tindakan tegas akan diambil jika benar ditemukan praktik pengoplosan.
Baca Juga: Pungli PPSU Jakarta Timur: DPRD Ungkap Calon Petugas Diminta Setor Rp2 Juta
"Kalau terbukti dioplos akan ditarik," tegas Hasudungan melalui pesan singkat, Rabu (16/7).
Ia menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel beras yang diambil dari gudang Food Station di Cipinang, Jakarta Timur.
"Iya (Dinas KPKP melakukan audit internal). Kami lagi tunggu hasil pemeriksaan sampel beras FS yang kami periksa di lab DKPKP," tutup Hasudungan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dikabarkan Rujuk, Ini Penjelasaan Pengadilan Agama Tigaraksa
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
- Buktinya Kuat, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Rujuk?
Pilihan
-
Nadiem Makarim Jadi Menteri Ke-7 Era Jokowi yang Jadi Tersangka Korupsi, Siapa Aja Pendahulunya?
-
Jadwal dan Link Streaming Timnas Indonesia vs Taiwan Malam Ini di GBT
-
Pelatih Persija Kasihan dengan Gerald Vanenburg, Soroti Situasi Timnas Indonesia U-23
-
Harga Emas Antam Lebih Murah Hari Ini Jadi Rp 2.042.000 per Gram
-
Video Lawas Nadiem Makarim Viral Lagi, Ngaku Lahir di Keluarga Anti Korupsi!
Terkini
-
Dilema KPK: Sita Mercy Antik Habibie dari Ridwan Kamil, tapi Pembayarannya Ternyata Belum Lunas
-
Bantah Tegas Kabar Darurat Militer, TNI: Tidak Ada Niat, Rencana Memberlakukan
-
Didesak Bebaskan Seluruh Demonstran yang Ditahan, Polri Klaim Tidak Antikritik
-
Zetro Staf KBRI Diduga Tewas di Tangan Pembunuh Bayaran, Presiden Peru Surati Prabowo
-
Kapuspen TNI Jawab Tuntutan 17+8 'Kembali ke Barak': Kami Hormati Supremasi Sipil
-
Tunjangan Rumah Setop, DPR Pastikan Pensiun Tetap Ada: Ini Rincian Gaji Anggota Dewan
-
DPR Setop Kunjungan Kerja ke Luar Negeri, Dasco Janji Buka-bukaan
-
Pemprov DKI Genjot Pengerjaan SJUT, Jakarta Lebih Rapi dan Modern
-
Apa Itu Tobat Nasional? Seruan Kardinal Ignatius Suharyo
-
Nadiem Tersangka Kasus Pengadaan Chromebook, Pukat UGM Soroti Buruknya Tata Kelola Sektor Pendidikan