Suara.com - Upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terus mengawal karier politik putranya, Gibran Rakabuming Raka, dinilai menjadi pedang bermata dua.
Alih-alih mengamankan posisi sang wakil presiden terpilih, manuver Jokowi justru dianggap menjadi beban yang membuat Gibran terlihat tidak mandiri.
Analisis tajam ini datang dari Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya. Menurutnya, Gibran yang minim pengalaman masih sangat bergantung pada bayang-bayang kekuasaan ayahnya, sebuah kondisi yang dieksploitasi oleh Jokowi namun berpotensi menjadi bumerang.
Yunarto menyoroti bagaimana Jokowi masih sering pasang badan untuk Gibran, bahkan untuk isu-isu yang seharusnya bisa ditangani sendiri oleh Gibran dan timnya.
Salah satu contoh paling gamblang adalah ketika Jokowi ikut angkat bicara mengenai isu pemakzulan Gibran.
Menurut Yunarto, respons Jokowi tersebut justru merugikan citra politik Gibran.
Hal itu seolah mengonfirmasi bahwa Gibran masih perlu "diasuh" dalam menghadapi kerasnya pertarungan politik di level elite.
"Tindakan Jokowi yang masih membela atau mengomentari isu terkait Gibran (seperti isu pemakzulan) justru membebani Gibran dan membuatnya terlihat masih 'dimomong' oleh ayahnya," tegas Yunarto dalam sebuah podcast Gaspol yang diungkap di YouTube dikutip pada Jumat (18/7/2025).
Lebih dalam, Yunarto menganalisis bahwa manuver komunikasi Jokowi ini bukanlah untuk konsumsi publik atau netizen semata. Pernyataan seperti soal pemakzulan adalah "satu paket" merupakan sinyal keras yang sengaja dikirimkan kepada para elite politik.
Baca Juga: Curiga Eks Rektor UGM Mendadak Cabut Ucapan soal Ijazah Jokowi, Refly Harun: Berbohong atau Diancam?
"Naluri Jokowi sebagai seorang ayah dan politisi ulung mendorongnya untuk tetap melakukan 'jap-jap kecil' meskipun sudah tidak menjadi 'petinju' aktif, yang ditujukan bukan untuk netizen melainkan untuk elit politik," jelasnya.
Pesan di baliknya bisa dibaca sebagai sebuah peringatan: "Jangan main-main dengan Gibran, karena yang kalian hadapi adalah saya (Jokowi)."
Ini adalah cara Jokowi untuk memastikan pengaruhnya tetap relevan dan Gibran tetap aman di lingkar kekuasaan.
Namun, di sinilah letak masalah yang lebih besar. Yunarto menyebut fenomena ini sebagai puncak dari "miskalkulasi politik" yang telah dilakukan Jokowi sejak beberapa tahun terakhir.
"Mas Toto berpendapat bahwa Jokowi mengalami miskalkulasi politik, bukan hanya terkait hubungannya dengan PDIP, tetapi juga karena meninggalkan orang-orang yang mendukungnya sejak awal dengan kepentingan yang lebih sedikit," ungkap Yunarto.
Miskalkulasi ini, menurutnya, bereskalasi ketika Jokowi mendorong Gibran menjadi cawapres melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- 7 Sepatu Skechers Wanita Tanpa Tali, Simple Cocok untuk Usia 45 Tahun ke Atas
Pilihan
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
Terkini
-
Disebut Paling Bahagia, Indonesia Justru Dibayangi Tingkat Kemiskinan Tertinggi Versi Bank Dunia
-
FPI Ancam Polisikan Pandji Pragiwaksono Buntut Stand Up Komedi Mens Rea
-
Jokowi Terima Restorative Justice, Polda Metro Terbitkan SP3 untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis
-
Eggi Sudjana Ajukan Restorative Justice di Kasus Ijazah Jokowi, Jadi Jalan Damai Tanpa Pengadilan?
-
Istana Bicara Soal RUU Anti Propaganda Asing, Berpotensi Bungkam Kritik?
-
Jadi Alat Melakukan Tindak Pidana: Akun IG Laras Faizati Dimusnahkan, iPhone 16 Dirampas Negara
-
KPK Sebut Ketua PDIP Jabar Diduga Kecipratan Duit Kasus Ijon Proyek Bekasi, Berapa Jumlahnya?
-
Pola Korupsi 'Balik Modal Pilkada' Jerat Bupati Bekasi? KPK Cium Modus Serupa Lampung-Ponorogo
-
Mulai Dibahas DPR, Analis Ingatkan RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Sandera Lawan Politik
-
Dilantik Sebagai Ketua Perwosi, Tri Tito Karnavian Komitmen Tingkatkan Kualitas Kesehatan Keluarga