Suara.com - Panggung politik pasca-Pilpres yang semula adem ayem kini mulai menunjukkan sinyal gejolak. Manuver Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terang-terangan akan 'membesarkan' Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dibaca sebagai genderang yang bisa memicu keretakan di internal koalisi Prabowo Subianto.
Analis politik sekaligus Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, secara blak-blakan menguliti motif di balik langkah Jokowi tersebut.
Menurutnya, ini bukan sekadar dukungan politik biasa, melainkan cerminan ambisi kekuasaan yang besar dan bahkan berakar dari rasa sakit hati.
Dalam sebuah diskusi di podcast Forum Keadilan TV, Syahganda mengurai benang merah yang menghubungkan manuver Jokowi, sindiran elite Gerindra, dan sikap paradoks Prabowo.
Ambisi 'Keluarga Serakah' dan Motif Sakit Hati Jokowi
Syahganda Nainggolan tak segan melabeli manuver politik Istana sebagai indikasi adanya "keluarga serakah" yang ingin mengamankan cengkeraman kekuasaan pasca-2024.
PSI, yang kini dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, dipandang sebagai kendaraan untuk melanggengkan dinasti politik.
"Jokowi ingin anaknya jadi wapres, satu jadi gubernur (mantu), dan Kaesang tadinya mau diusung jadi gubernur DKI atau Jawa Tengah," ungkap Syahganda, memetakan ambisi keluarga Jokowi.
Lebih dalam, ia menduga ada motif personal yang melatari dukungan penuh Jokowi untuk PSI. Isu lama yang kembali diungkit menjadi pemicunya.
Baca Juga: Siapa Riza Chalid? Said Didu Sebut Kasir Penguasa dan Kesayangan Jokowi di Mega Korupsi Pertamina
"Jokowi berusaha memperbesar PSI karena sakit hati tidak dibela partai lain terkait isu ijazah palsu," ujarnya.
Namun, Syahganda sangsi PSI bisa menjadi partai besar secara organik. Kekuatannya saat ini dinilai hanya semu, sangat bergantung pada patronase Jokowi. "PSI bisa besar? Karena dia disayang rakyat? Enggak. Karena dia menunggangi Jokowi," tegasnya.
Sinyal Perang Dingin: Sindiran Gerindra dan Sikap Paradoks Prabowo
Upaya Jokowi membesarkan PSI ternyata tak disambut dengan karpet merah oleh semua anggota koalisi. Justru, sinyal penolakan halus datang dari internal partai pimpinan Prabowo Subianto, Gerindra.
Syahganda menyoroti komentar pedas Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, terkait perubahan logo PSI.
"Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra menyindir perubahan lambang PSI dari bunga mawar ke gajah, ini namanya guyonan yang mendiscorate," kata Syahganda.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 3 HP Xiaomi dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
Silmy Karim Tersangka, Pemerintah Belum Akan Tunjuk Wamen Imipas Baru
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Sabtu Pagi, DPR dan Pemerintah Gelar Pertemuan Bahas Evaluasi Perkembangan Ekonomi
-
Napas Jakarta Makin Berat, Pramono Serukan Tinggalkan Kendaraan Pribadi
-
Rekomendasi Akhir Pekan di Jakarta: Dari Indofest hingga Pameran Keris Nasional
-
KPK Pindahkan Penahanan Bupati Nonaktif Pati Sudewo ke Rutan Semarang
-
Berjalan Sesuai Rencana, Pembangunan Fisik Sekolah Rakyat Permanen di Jambi Capai 70%
-
Kawal Sekolah Rakyat: Ombudsman Beri Masukan Tata Kelola, Sarpras hingga SDM
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Jejak Silmy Karim Palak WNA dalam Proses Izin Tinggal