Suara.com - Panggung politik pasca-Pilpres yang semula adem ayem kini mulai menunjukkan sinyal gejolak. Manuver Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terang-terangan akan 'membesarkan' Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dibaca sebagai genderang yang bisa memicu keretakan di internal koalisi Prabowo Subianto.
Analis politik sekaligus Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, secara blak-blakan menguliti motif di balik langkah Jokowi tersebut.
Menurutnya, ini bukan sekadar dukungan politik biasa, melainkan cerminan ambisi kekuasaan yang besar dan bahkan berakar dari rasa sakit hati.
Dalam sebuah diskusi di podcast Forum Keadilan TV, Syahganda mengurai benang merah yang menghubungkan manuver Jokowi, sindiran elite Gerindra, dan sikap paradoks Prabowo.
Ambisi 'Keluarga Serakah' dan Motif Sakit Hati Jokowi
Syahganda Nainggolan tak segan melabeli manuver politik Istana sebagai indikasi adanya "keluarga serakah" yang ingin mengamankan cengkeraman kekuasaan pasca-2024.
PSI, yang kini dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, dipandang sebagai kendaraan untuk melanggengkan dinasti politik.
"Jokowi ingin anaknya jadi wapres, satu jadi gubernur (mantu), dan Kaesang tadinya mau diusung jadi gubernur DKI atau Jawa Tengah," ungkap Syahganda, memetakan ambisi keluarga Jokowi.
Lebih dalam, ia menduga ada motif personal yang melatari dukungan penuh Jokowi untuk PSI. Isu lama yang kembali diungkit menjadi pemicunya.
Baca Juga: Siapa Riza Chalid? Said Didu Sebut Kasir Penguasa dan Kesayangan Jokowi di Mega Korupsi Pertamina
"Jokowi berusaha memperbesar PSI karena sakit hati tidak dibela partai lain terkait isu ijazah palsu," ujarnya.
Namun, Syahganda sangsi PSI bisa menjadi partai besar secara organik. Kekuatannya saat ini dinilai hanya semu, sangat bergantung pada patronase Jokowi. "PSI bisa besar? Karena dia disayang rakyat? Enggak. Karena dia menunggangi Jokowi," tegasnya.
Sinyal Perang Dingin: Sindiran Gerindra dan Sikap Paradoks Prabowo
Upaya Jokowi membesarkan PSI ternyata tak disambut dengan karpet merah oleh semua anggota koalisi. Justru, sinyal penolakan halus datang dari internal partai pimpinan Prabowo Subianto, Gerindra.
Syahganda menyoroti komentar pedas Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, terkait perubahan logo PSI.
"Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra menyindir perubahan lambang PSI dari bunga mawar ke gajah, ini namanya guyonan yang mendiscorate," kata Syahganda.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
Terkini
-
Temuan Komisi E DPRD DKI: Obat HIV di Jakbar Disimpan di Ruangan Apek, Pasien Keluhkan Bau Menyengat
-
Sentil Pemprov DKI Soal Tawuran, Komisi E DPRD Usul Sanksi Pidana bagi Orang Tua Pelaku
-
Pecah Kongsi! Rustam Effendi Kecewa Eggi Sudjana Sebut Jokowi Orang Baik Usai Kasus Dihentikan
-
DPRD DKI Dukung Rute Baru Transjabodetabek untuk Kurangi Macet Jakarta
-
Rustam Effendi Sebut Eggi Sudjana Musuh dalam Selimut, di TPUA Dia Duri dalam Daging!
-
Kepala Daerah yang Di-endorse Jokowi Ditangkap KPK, Bukti Pengaruh Politik Memudar Pasca Lengser?
-
BGN Tegaskan Program MBG Tak Ganggu Pendidikan, Anggaran dan Program Justru Terus Meningkat
-
Misi Berbahaya di Pongkor: Basarnas Terjang 'Lubang Maut' Demi Evakuasi 3 Penambang
-
Jaksa Agung Tindak Tegas 165 Pegawai Nakal Sepanjang 2025: 72 Orang Dijatuhi Hukuman Berat
-
DPR Mulai Belanja Masukan RUU Pemilu, Pastikan Soal Isu Pilpres Via MPR Tak Bakal Dibahas