Suara.com - Transisi kekuasaan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto diwarnai oleh manuver politik yang tajam.
Langkah Kejaksaan Agung yang akhirnya menyentuh pengusaha kontroversial Riza Chalid dalam kasus korupsi Pertamina, dibaca oleh pengamat sebagai sinyal keras dari rezim baru.
Menurut mantan pejabat tinggi ESDM, Said Didu, langkah ini telah memicu "kerisauan" yang signifikan di pihak mantan Presiden Jokowi.
Dalam sebuah Podcast, Said Didu menganalisis bahwa tindakan hukum terhadap Riza Chalid, figur yang selama ini dianggap 'tak tersentuh', bukanlah sekadar penegakan hukum biasa, melainkan sebuah pesan politik yang jelas dari Presiden Prabowo.
Ia menggarisbawahi betapa pentingnya langkah ini.
Selama bertahun-tahun, Riza Chalid dikenal sebagai pemain kunci di balik layar yang mampu selamat dari berbagai rezim.
Fakta bahwa ia kini bisa dijerat hukum di bawah pemerintahan Prabowo, menurut Said Didu, adalah sebuah perubahan besar yang mengirimkan getaran ke seluruh elite politik.
"Riza Chalid aja bisa disentuh, apalagi yang lain. Dan ini Prabowo yang nyentuh," tegasnya.
"Nah, jadi kerisauan Joko Widodo sangat dimaklumi," lanjutnya.
Baca Juga: Bongkar 'Serakahnomics' Warisan Jokowi, Langkah Berani Prabowo Terancam Dijegal Partai Pragmatis?
Said Didu bahkan secara terang-terangan mengaitkan dugaan kondisi kesehatan Jokowi yang sempat terlihat di publik dengan tekanan politik ini.
"Itulah saya katakan kerisauan Jokowi yang menyebabkan mungkin beliau sakit seperti yang kita lihat. Itu saya sangat maklumi karena ini air bah akan datang," tambahnya.
'Air bah' yang dimaksud Said Didu adalah serangkaian kasus hukum besar—mulai dari kontroversi ijazah hingga berbagai dugaan korupsi—yang ia klaim semuanya mengarah pada lingkaran kekuasaan Jokowi.
Dengan "benteng" pertahanan yang mulai goyah, pintu untuk membuka kasus-kasus lain dianggap semakin terbuka.
Di tengah dinamika ini, Presiden Prabowo dihadapkan pada sebuah pilihan fundamental.
Di satu sisi, ia kerap menyerukan untuk menghormati Jokowi sebagai pendahulunya.
Berita Terkait
-
Bongkar 'Serakahnomics' Warisan Jokowi, Langkah Berani Prabowo Terancam Dijegal Partai Pragmatis?
-
Bau Amis Perang Dingin Koalisi Prabowo: Manuver Jokowi ke PSI Tanda Keluarga Serakah
-
Prabowo Subianto Dipuji Setinggi Langit, Begini Kata Ramadhan Pohan
-
Dukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, BNI Perkuat Ekonomi Rakyat
-
Siapa Riza Chalid? Said Didu Sebut Kasir Penguasa dan Kesayangan Jokowi di Mega Korupsi Pertamina
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
Terkini
-
Kepala Daerah yang Di-endorse Jokowi Ditangkap KPK, Bukti Pengaruh Politik Memudar Pasca Lengser?
-
BGN Tegaskan Program MBG Tak Ganggu Pendidikan, Anggaran dan Program Justru Terus Meningkat
-
Misi Berbahaya di Pongkor: Basarnas Terjang 'Lubang Maut' Demi Evakuasi 3 Penambang
-
Jaksa Agung Tindak Tegas 165 Pegawai Nakal Sepanjang 2025: 72 Orang Dijatuhi Hukuman Berat
-
DPR Mulai Belanja Masukan RUU Pemilu, Pastikan Soal Isu Pilpres Via MPR Tak Bakal Dibahas
-
BNI Dorong UMKM Manfaatkan AI untuk Perkuat Daya Saing Digital hingga Ekspor
-
Dari Brimob Aceh ke Garis Depan Donbass: Mengapa Tentara Bayaran Rusia Menjadi Pilihan Fatal?
-
Pendaftaran TKA SD dan SMP 2026 Dibuka: Cek Jadwal dan Link Latihan Soalnya
-
Jaksa Agung Ungkap Kerugian Negara Akibat Korupsi Tembus Rp300,86 Triliun Sepanjang 2025
-
Wakil Kepala BGN Bantah Anggaran MBG dari Potongan Dana Pendidikan: Saya Sudah Tanya Menkeu