Geger Tambang Nikel di Jayapura, Bupati: Izin Belum Ada!

Suara.com - Bupati Jayapura, Provinsi Papua Yunus Wonda menegaskan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Jayapura belum menerima informasi resmi maupun permohonan.

Dari pihak manapun terkait rencana pembukaan tambang nikel di wilayahnya.

Bupati Jayapura Yunus Wonda di Sentani, mengatakan isu mengenai keberadaan tambang nikel memang sempat mencuat di tengah masyarakat.

Tetapi pemerintah daerah tidak memiliki data atau keterangan pasti tentang lokasi maupun keabsahan aktivitas pertambangan tersebut.

"Saya sendiri tidak tahu tentang tambang nikel itu. Isu memang naik, tetapi yang pertama, barang ini kita tidak tahu ada di mana," katanya dikutip dari Antara, Selasa 22 Juli 2025.

Menurut Yunus, selama ini tidak ada komunikasi maupun pertemuan antara pemerintah daerah dengan pihak perusahaan tambang, baik dari dalam daerah maupun pemerintah pusat.

"Kami pemerintah, tidak pernah didatangi oleh perusahaan atau apapun yang akan membuka tambang di Kabupaten Jayapura," ujarnya.

Dia menjelaskan, setiap kebijakan yang menyangkut sumber daya alam di wilayah adat ini harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat sebagai pemilik hal ulayat.

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah sepihak.

Baca Juga: Nikel Indonesia di Persimpangan Jalan: Keberlanjutan Jadi Kunci Masa Depan

"Saya dan Wakil Bupati Jayapura pada prinsipnya akan menolak jika masyarakat adat menolak jika, aspirasi rakyat tetap menjadi pegangan utama pemerintah dalam menentukan arah pembangunan di Kabupaten Jayapura," katanya.

Dia menambahkan, pemerintah kabupaten tidak akan memberikan persetujuan dalam bentuk apapun tanpa adanya proses dialog terbuka dengan rakyat.

"Kami tidak akan melakukan hal yang tidak diinginkan dan tidak dibutuhkan masyarakat, kami imbau masyarakat tetap tenang dan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan terkait pertambangan ke pemerintah daerah," ujarnya.

Hilirisasi

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan urgensi pencapaian target swasembada energi dan hilirisasi dalam pembangunan nasional.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, pelaksanaan hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga memperkuat ketahanan energi Indonesia.