Suara.com - Indonesia tengah berpacu dengan waktu. Untuk lepas dari status negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7 persen secara berkelanjutan.
Namun, jalan menuju cita-cita itu tidak mudah. Pemerintah mendorong hilirisasi sebagai salah satu strategi transformasi struktural menggeser ekonomi berbasis konsumsi dan ekspor komoditas mentah ke arah industri bernilai tambah.
Tapi, strategi ini justru menghadirkan dilema baru ekonomi tumbuh, tapi lingkungan terancam.
Ekonom dari Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, menyebut hilirisasi nikel yang digadang-gadang menopang produksi baterai kendaraan listrik sebagai contoh nyata.
Di satu sisi, industri ini memberi dorongan ekonomi yang signifikan. Di sisi lain, praktiknya dinilai abai terhadap prinsip kehati-hatian ekologis.
“Manfaat ekonominya ada, tapi dampaknya muncul secara serius,” kata Akhmad dalam sebuah diskusi ““Paradoks Hilirisasi: Dilema di Balik Janji Energi Bersih”, Rabu (16/7/2025).
Ia merujuk pada banjir di Bahodopi, pencemaran logam berat di Pulau Obi, hingga deforestasi masif yang mencapai 500 ribu hektare.
Artinya, industri yang semestinya jadi tulang punggung transisi energi bersih justru menggerus daya dukung lingkungan.
Sementara itu, Sekretaris Satgas Percepatan dan Ketahanan Energi, Dani Setiawan, menilai hilirisasi sebagai “titik temu antara resource-based economy dan renewable economy”.
Baca Juga: Donald Trump Ketok Tarif Impor 19% untuk Indonesia
Menurutnya, ini adalah bagian dari restrukturisasi strategis untuk membangun ekonomi yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Tapi, ia juga mengakui tantangannya sangat besar: koordinasi lintas kementerian/lembaga belum solid, investasi strategis masih terbatas, dan industri hilirisasi banyak didominasi investor asing.
Lebih jauh, Dani menyebut hilirisasi seharusnya tidak semata berorientasi pada pertumbuhan, melainkan menjadi fondasi ketahanan energi nasional.
“Kita punya cadangan besar mineral kritis. Kalau dikelola dengan bijak, Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam rantai pasok energi global,” ujarnya.
Namun, jika pendekatan ekstraktif tetap dipertahankan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan keterlibatan pelaku dalam negeri, maka hilirisasi hanya akan menjadi jalan pintas menuju kerusakan ekologis, bukan jalan panjang menuju negara maju.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Terjebak di Bawah Bangunan Runtuh Gempa Venezuela, Pria Ini 8 Hari Melawan Maut
-
Bom Meledak di Jantung Damaskus, Korban Bergelimpangan di Lokasi
-
Pilot Tabrak Gedung Tertinggi Beijing Diduga Bunuh Diri, Tinggalkan Catatan Harian Mengejutkan
-
Kualitas Udara di TPA Jatiwaringin Capai Level Berbahaya, 64 Warga Dievakuasi
-
KPK Perluas Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA Silmy Karim, Kini Bidik Imigrasi Depok
-
Satu Polisi Gugur dan 2 Hilang saat Gerebek Bandar Narkoba di Kalteng
-
Flyover Latumenten Capai 55,2 Persen, Ditargetkan Pangkas Kemacetan hingga 40 Persen
-
Kelola Sampah Organik ala Warga Meruya Selatan Hingga Jadi Bernilai Ekonomi
-
Ribuan Taruna TNI-Polri Jadi Kakak Asuh Siswa di 178 Sekolah Rakyat
-
833 ASN Pendamping PKH Punya Pekerjaan Sampingan, Kemensos Tagih Pengembalian Gaji Rp7,9 Miliar