Bola Panas IKN; NasDem Desak Keppres, PDIP Lempar Wacana Radikal 'Boyong' Seluruh BUMN

Suara.com - Polemik mengenai kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai diperbincangkan setelah Partai NasDem secara resmi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota.

Sebelumnya, Partai Nasdem mengemukakan dua pandangannya mengenai keberlanjutan IKN yang salah satunya menugaskan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bekerja dari IKN.

Meski begitu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari fraksi PDIP Aria Bima menawarkan sebuah gagasan alternatif yang lain.

Untuk mencegah IKN menjadi kota kosong, selagi pemerintah pusat belum berpindah sepenuhnya, seluruh BUMN bisa diprioritaskan untuk berkantor di sana.

"Nah, ini yang kedua penting. Kalau begitu, saya mengusulkan misalnya aktivitas di sana tidak boleh kosong, harus ada. Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di OIKN. Bisa menjadi prioritas," kata Aria di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (22/7/2025).

Aria meyakini langkah ini akan secara otomatis menghidupkan denyut ekonomi di wilayah tengah Indonesia tanpa membebani fiskal pusat.

Sumber pendanaannya pun ia tawarkan dari skema yang menarik.

Gedung-gedung BUMN yang kosong di Jakarta nantinya bisa dijual untuk membiayai pembangunan kantor baru di IKN.

"Yang menurut saya ini lebih bisa berjalan, bertahap, juga terukur dan sudah saatnya kayak di China kita punya wilayah yang gedungnya khusus berisi gedung-gedung BUMN," ujarnya.

Baca Juga: Demokrat soal Usulan Seluruh BUMN Ngantor di IKN: Bisa Saja, tapi...

Di sisi lain, Aria mengaku khawatir jika polemik IKN terus berlanjut tanpa solusi konkret dan hanya dimanfaatkan oleh segelintir elite untuk kepentingan politik.

"Hanya sekedar ingin menjadikan IKN sebagai sesuatu hal yang dianggap sesuatu yang tidak strategis, tidak lumrah atau hal yang buruk terus dijadikan sebagai pergunjingan. Karena kita telah menyepakati itu dalam bentuk undang-undang yang kita ini sebagai anggota DPR harus melaksanakannya," katanya, seraya menekankan pentingnya konsistensi dan keberlanjutan visi pembangunan agar anggaran besar yang telah digelontorkan tidak sia-sia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (18/7/2025) menyodorkan dua pilihan tegas kepada pemerintah.

Opsi pertama, jika IKN dianggap siap, pemerintah diminta segera menerbitkan Keppres pengalihan status ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.

“Jika IKN ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara maka, pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pengalihan kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara,” kata Saan.

Pemindahan bisa dimulai bertahap dengan memfungsikan wakil presiden dan kementerian kunci seperti Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, dan Bappenas sebagai pionir.

Namun, jika IKN dinilai belum siap secara legal dan administratif, NasDem mengusulkan opsi kedua, moratorium.

“Pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional,” tegas Saan.

Dalam skenario ini, untuk mencegah infrastruktur telanjur mangkrak, IKN bisa difungsikan sementara sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur, sementara Jakarta dikukuhkan kembali sebagai ibu kota negara melalui revisi UU.