Suara.com - Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, melayangkan ultimatum keras kepada puluhan ribu Koperasi Merah Putih yang baru diluncurkan. Ia menegaskan agar koperasi-koperasi tersebut tidak hanya menjadi 'papan nama' atau ada di atas kertas, melainkan harus benar-benar menjadi solusi ekonomi di tengah masyarakat.
Peringatan ini disampaikan Budi Arie sebagai tindak lanjut dari program ambisius Presiden Prabowo Subianto yang telah meluncurkan 80.000 koperasi di seluruh desa.
Dalam peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 di Tangerang Selatan, Kamis (24/7/2025), Budi Arie secara gamblang meminta agar koperasi-koperasi baru ini benar-benar hidup, beroperasi, dan dikelola secara profesional.
"Bukan hanya ada di atas kertas, tapi benar-benar hadir sebagai solusi di tengah masyarakat," tegas Budi Arie.
Ia mendorong agar koperasi benar-benar berdampak pada perekonomian warga, bukan sekadar entitas yang ada secara administratif.
Menyadari tantangan yang ada, Budi Arie memastikan bahwa Kementerian Koperasi tidak akan lepas tangan. Pihaknya akan memberikan pendampingan penuh kepada para pengelola koperasi untuk menggali potensi bisnis di daerah masing-masing.
"Kementerian Koperasi akan memberikan pendampingan untuk menggali potensi yang ada di desa sehingga menjadi wadah kemandirian ekonomi rakyat," janjinya.
Ia menyarankan agar setiap koperasi memetakan kebutuhan masyarakat sekitar yang bisa dijadikan sebagai lini bisnis.
"Ini yang akan menjadi peluang bisnis bagi koperasi itu sendiri. Koperasi untung, dan warga mendapatkan kebutuhan dengan lebih mudah dan murah," jelasnya.
Baca Juga: Momen Prabowo Sindir Tukang Kritik 'Omon-omon' di Panggung PKB: Enak Aja, Nggak Keringetan
Bagian dari Program Ambisius Prabowo, Targetnya Potong Rantai Distribusi
Budi Arie meyakini, kehadiran 80.000 koperasi yang diluncurkan Presiden Prabowo di Klaten beberapa waktu lalu adalah sebuah lompatan besar untuk membangkitkan kembali semangat ekonomi gotong royong.
Menurutnya, program ini dirancang untuk tujuan yang lebih besar, yaitu memotong rantai distribusi yang selama ini dinilai merugikan masyarakat kecil.
"Koperasi desa tidak hanya akan menjadi wadah usaha masyarakat, tetapi juga menjadi simpul utama distribusi kebutuhan pokok, pemberdayaan petani dan nelayan, serta pemotong rantai distribusi," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April