Ngeri! Said Didu Sebut BUMN Jadi Kuburan Massal Profesionalisme, Sindir Penjilat Kini Dapat Jabatan

Suara.com - Kritikan pedas kembali dilayangkan terkait carut-marut penempatan pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, secara blak-blakan membongkar praktik yang dinilainya merusak, menyebut BUMN kini telah berubah menjadi 'kuburan massal' bagi kaum profesional.

Dalam diskusi panas di Podcast Forum Keadilan TV, Said Didu menyoroti fenomena penunjukan pejabat yang didasarkan pada loyalitas buta dan kepentingan politik, bukan lagi kompetensi.

Ia melontarkan sindiran tajam yang diduga menyasar kondisi terkini di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Poin paling menusuk dari analisis Said Didu adalah ketika ia mengungkap adanya praktik "penjilatan dan pembohongan" demi sebuah jabatan. Ia bahkan memberi contoh nyata yang membuat publik terhenyak.

Menurutnya, praktik ini akan "mengubur bangsa dan membuat prestasi serta keahlian menjadi tidak penting".

Said Didu tak ragu mencontohkan bagaimana individu yang pada masa lalu dikenal sebagai "pemaki-maki Prabowo" kini justru berbalik arah dan berhasil mendapatkan posisi strategis setelah melakukan "penjilatan".

Fenomena ini, baginya, adalah gambaran suram betapa integritas dan rekam jejak profesional telah dikesampingkan demi imbalan politik sesaat.

Prinsip Utama Dilanggar: 'Orang Sukses vs Tim Sukses'

Said Didu, yang pernah memimpin tim evaluasi pemilihan direksi dan komisaris BUMN, menegaskan prinsip fundamental yang seharusnya dipegang teguh. Baginya, yang pantas menduduki kursi strategis perusahaan pelat merah adalah "orang sukses, bukan tim sukses".

Baca Juga: Said Didu: Isu Ijazah Jokowi Hanya Pintu Gerbang, 'Air Bah' Siap Gulung Dinasti dan 9 Kasus Besar

"Relawan dianggap sebagai orang yang tidak punya pekerjaan," ungkapnya dengan lugas, sembari menegaskan bahwa politisi yang gagal dalam kontestasi politik pun seharusnya tidak diberi 'hadiah hiburan' berupa jabatan di BUMN.

Menurutnya, praktik semacam ini hanya akan melahirkan lingkaran pejabat yang tidak kompeten dan merugikan negara.

Dampak dari penempatan pejabat yang asal-asalan ini, menurut Said Didu, sangat fatal dan sudah terlihat.

Ia menyebutkan bahwa hal ini telah menyebabkan "BUMN bangkrut, orang-orang profesional pergi, dan BUMN menjadi 'kuburan massal profesionalisme'". Peringatan ini menjadi alarm keras tentang potensi erosi kualitas sumber daya manusia dan kerugian finansial masif yang mengancam aset-aset vital negara.

Meskipun sempat ada harapan bahwa era kepemimpinan Prabowo akan membawa angin segar, Said Didu mengaku belum melihat perubahan signifikan ke arah profesionalisme, khususnya untuk pos-pos komisaris.

Ia lantas membuat perbandingan yang menampar dengan kondisi di era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, di mana profesionalisme diklaim menjadi prioritas utama.

"Tidak mudah bagi seseorang untuk masuk ke BPPT dengan IPK di bawah 3.0 atau menjadi eselon 1 tanpa perjuangan berat," kenangnya, menyiratkan betapa rendahnya standar yang berlaku saat ini dibandingkan masa lalu.

Kritik keras dari Said Didu ini menjadi pengingat bagi pemerintah tentang urgensi mengembalikan marwah BUMN sebagai wadah para profesional, bukan panggung bagi para pencari rente politik.