Suara.com - Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu, melontarkan peringatan keras kepada mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak bersikap jumawa dalam menghadapi gelombang kritik dan isu hukum yang terus mengemuka.
Menurutnya, perlawanan yang terlalu keras justru akan menjadi bumerang dan memicu perlawanan publik yang lebih besar.
Peringatan ini disampaikan di tengah memanasnya kontroversi ijazah dan munculnya sejumlah kasus besar yang disebut-sebut mengarah ke lingkaran kekuasaan sebelumnya.
Said Didu secara spesifik meminta Jokowi untuk tidak meremehkan kekuatan rakyat yang sedang bergerak.
"Jadi saya berharap mantan Presiden Jokowi Jangan jumawa terus, melawan terus-terusan," ujar Said Didu.
Ia berpendapat bahwa strategi melawan secara frontal hanya akan memperkuat kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang ditutupi.
Baginya, reaksi keras adalah validasi bagi para pengkritik.
"Kalau orang itu melawan terus dan bertahan habis-habisan bahkan mau menenjarakan siapapun maka pasti orang curiga ada suatu yang ditutupi. Dan kelihatannya hampir seluruh rakyat Indonesia sudah percaya bahwa memang ada sesuatu yang ingin ditutupi," klaimnya.
Untuk memperkuat argumennya, Said Didu bahkan menarik perbandingan historis dengan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, seorang tokoh yang sangat kuat pada masanya namun pada akhirnya juga tidak mampu membendung kehendak rakyat.
Baca Juga: Singgung Roy Suryo Pernah Dipenjara, Abraham Samad Soal Kasus Ijazah Jokowi: Ini Risiko Perjuangan!
"Tidak ada yang kuat melawan suara rakyat. Bung Karno yang kuat begitu, enggak kuat melawan," tegasnya.
Said Didu menggunakan metafora aliran air yang deras untuk menggambarkan situasi saat ini.
Ia melihat ada sebuah momentum besar yang sedang terbentuk untuk mengungkap berbagai persoalan.
Mencoba membendung aliran ini dengan paksa, menurutnya, hanya akan berakhir dengan jebolnya pertahanan.
"Kalau air mengalir sangat kencang dan Anda bendung, maka Anda jebol. Itu saya ingatkan kepada Jokowi," katanya.
Air bah yang ia maksud merujuk pada serangkaian kasus—yang ia catat berjumlah sembilan hingga 27 kasus—yang siap mengemuka.
Berita Terkait
-
Singgung Roy Suryo Pernah Dipenjara, Abraham Samad Soal Kasus Ijazah Jokowi: Ini Risiko Perjuangan!
-
Logo HUT RI ke-80 Viral Usai Diluncurkan, Bertebaran Komentar Sinis di X
-
Seret Nama Jokowi, Mahfud MD Sebut Hakim Salah Vonis Tom Lembong 4,5 Tahun Bui: Gak Ada Mens Rea!
-
Tegas! Abraham Samad Siap Dipenjara Demi Roy Suryo Cs
-
Dari 245 Desain, Inilah Logo Pilihan Prabowo untuk HUT RI ke-80! Apa Istimewanya?
Terpopuler
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Menanti Kabar, Ini Sosok Dua Istri Pilot Andy Dahananto Korban Kecelakaan ATR 42-500
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua
-
Kasatgas Tito Karnavian Pastikan Pemulihan Sekolah Pascabencana di Tapanuli Tengah
-
Hari Kesembilan OMC, BPBD DKI Intensifkan Mitigasi Cuaca Ekstrem Lewat Tiga Penerbangan
-
Korban Longsor Gunung Burangrang Bertambah jadi 10 Orang
-
Saleh Daulay: Reshuffle Kabinet Hak Konstitusional Presiden Prabowo