Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mengaku belum mendengar informasi kalau pemerintah berencana memungut pajak dari orang yang menerima amplop kondangan.
Hal itu sebelumnya disampaikan Anggota Komidi VI DPR RI fraksi PDIP Mufti Anam, yang mengaku mendengar informasi soal pemerintah akan memajaki amplop kondangan.
"Saya belum dengar," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Kendati begitu, Dasco mengaku akan mengecek terkait kebenaran informasi tersebut.
"Nanti kita akan coba cek," katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP, Mufti Anam menyampaikan akibat dividen BUMN dikelola BP Danantara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutar otak dengan mempajaki sejumlah hal.
Salah satunya ia mengaku mendapatkan informasi kalau orang yang mendapatkan amplop di Kondangan akan dipajaki.
Hal itu diungkapkan Mufti dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi VI dengan BP Danantara dan Menteri BUMN di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Ia awalnya menyampaikan, adanya pengalihan dividen BUMN ke Danantara membuat negara hari ini kehilangan pemasukan.
Baca Juga: Sebut Amplop Kondangan Kena Pajak Cuma Isu, Istana: Gak Ada Itu, Belum
"Negara hari ini kehilangan pemasukannya, nah kementerian keuangan hari ini harus memutar otak bagaimana harus menambal devisit. Yang kemudian maka lahirnya kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat kita keringat dingin," kata Mufti dalam rapat.
Ia lantas menyinggung negara mencari uang dengan memajaki orang yang berjualan online di sejunlah market place.
"Bagaimana pak Rosan lihat bahwa rakyat kita hari ini mereka jualan online di shopee di TikTok di Tokped di pajaki pak. Bagaimana mereka para influencer kita, para pekerja digital kita semua sekaranf dipajaki," katanya.
Bahkan, kata dia, dirinya mendapatkan informasi jika pemerintah sedang mewacanakan memberikan pajak kepada orang yang menerima amplop kondangan.
"Bahkan kami dengar dalam waktu dekat orang yang mendapat amplop di kondangan dan di hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah," katanya.
"Nah ini kan tragis, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit," sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran
-
Rapor Merah Pelayanan Hijau Jakarta: Kurang Armada, Ribuan Permohonan Pemangkasan Pohon Antre!
-
Tercekik Harga BBM, Transjakarta Siap Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
KPK Dorong Capres hingga Cakada Wajib dari Kader Parpol, Ini Alasan di Baliknya
-
Kelaparan Ekstrem Melanda Dunia di 2026, Gaza dan Sudan Paling Parah
-
El Nino Diprediksi Lebih Panjang, Jakarta Siapkan Modifikasi Cuaca dan Water Mist