Suara.com - Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 menjadi panggung bagi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, Wihaji, untuk menyampaikan pesan tegas dari Presiden.
Hentikan seremoni yang berlebihan dan fokus pada aksi nyata di lapangan. Pernyataan ini menjadi sorotan utama dalam acara yang digelar di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin (28/7/2025), mengubah paradigma perayaan menjadi momentum strategis penanganan stunting nasional.
Di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Sulawesi Selatan, Menteri Wihaji tanpa basa-basi menyampaikan arahan fundamental yang menjadi kompas baru bagi program kependudukan dan keluarga.
"Yang penting jangan terlalu banyak seremonial, turun ke lapangan, selesaikan masalah," ujar Wihaji, mengutip pesan langsung Presiden.
Pernyataan ini bukan sekadar imbauan, melainkan sebuah mandat yang menggarisbawahi urgensi penyelesaian masalah fundamental bangsa, terutama stunting, yang dianggap sebagai akar dari kemiskinan struktural dan penghambat lahirnya sumber daya manusia (SDM) unggul.
SDM Unggul dan Entaskan Kemiskinan
Lebih jauh, Wihaji membedah mandat yang diemban kementeriannya melalui Astacita, atau delapan cita-cita pembangunan nasional. Menurutnya, BKKBN diberi dua tugas utama yang saling berkaitan.
"Tugas kami adalah memastikan SDM Indonesia semakin baik dan kemiskinan berkurang. Pertanyaannya, dari mana kita memulai? Jawabannya dari keluarga," tegasnya.
Logika ini menempatkan keluarga sebagai episentrum pembangunan bangsa. Wihaji menjelaskan bahwa kegagalan membangun unit terkecil dalam masyarakat ini akan berdampak langsung pada kualitas generasi penerus dan melanggengkan lingkaran kemiskinan.
Baca Juga: Menteri LH: Lingkungan Rusak Bisa Picu Stunting, Bagaimana Katiannya?
Di sinilah isu stunting menjadi musuh utama yang harus diperangi secara terstruktur dan masif.
Intervensi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
Menjawab tantangan tersebut, Menteri Wihaji memaparkan strategi utama BKKBN yang berfokus pada pencegahan di hulu.
Ia menekankan pentingnya intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu periode emas sejak anak dalam kandungan hingga berusia dua tahun.
"Jika anak sudah stunting, peluang pemulihan hanya sekitar 20%," paparnya.
Fakta ini menggarisbawahi betapa krusialnya langkah preventif. Penanganan setelah anak terlanjur stunting tidak hanya lebih sulit, tetapi juga tidak akan mengembalikan potensi tumbuh kembangnya secara optimal.
"Karena itu, kita harus bergerak di hulunya, memastikan setiap keluarga risiko stunting mendapat pendampingan sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun," jelas Wihaji.
Strategi ini membutuhkan kerja kolaboratif yang disebutnya sebagai kerja pentahelix, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat.
Keberhasilan Sulawesi Selatan yang mampu menekan prevalensi stunting dari 27% menjadi 23% dalam setahun terakhir disebut sebagai contoh sukses model kolaborasi ini.
Bukan Cuma Sosialisasi, Bantuan Nyata Disalurkan
Sebagai bukti nyata dari komitmen "turun ke lapangan", BKKBN RI secara simbolis menyalurkan bantuan langsung bagi 200 keluarga risiko stunting di Sulawesi Selatan.
Total bantuan yang digelontorkan mencapai sekitar Rp800 juta dan akan didistribusikan hingga Desember 2025.
"Ini langkah awal, intervensi tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi bantuan nyata untuk memastikan gizi, kesehatan ibu, dan anak terpenuhi," pungkasnya.
Langkah konkret ini sejalan dengan komitmen yang disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya.
Munafri menegaskan kesiapan Pemkot Makassar untuk memberikan dukungan penuh dari sisi penganggaran dan program intervensi.
Keberhasilan Makassar meraih juara umum dalam rangkaian lomba Harganas 2025 menjadi bukti sinergi yang kuat antara kebijakan pusat dan eksekusi di daerah.
Pesan dari Harganas 2025 jelas. Era perayaan seremonial telah usai. Pemerintah kini menuntut aksi nyata, terukur, dan berdampak langsung bagi keluarga Indonesia.
Penanganan stunting tidak lagi dilihat sebagai program kesehatan semata, melainkan investasi strategis untuk mewujudkan Generasi Emas 2045.
Langkah konkret BKKBN untuk fokus pada aksi lapangan ini tentu menjadi harapan baru.
Namun, menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam memastikan bantuan dan pendampingan ini benar-benar tepat sasaran dan efektif di tingkat akar rumput?
Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar!
Berita Terkait
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgup Jakarta?
-
Awas Boncos! 5 Trik Penipuan Online Ini Bikin Dompet Anak Muda Ludes Sekejap
-
Menkeu Purbaya Sebut Mulai Besok Dana Jumbo Rp200 Triliun Masuk ke Enam Bank
-
iPhone di Tangan, Cicilan di Pundak: Kenapa Gen Z Rela Ngutang Demi Gaya?
-
Purbaya Effect, Saham Bank RI Pestapora Hari Ini
Terkini
-
Kronologi Penumpang Wings Air Tuding Pramugari Kuras Emas dan Dollar di Pesawat
-
Detik-detik Penumpang 'Ngamuk', Tuding Pramugari Curi Emas & Dollar di Pesawat Wings Air
-
Ada Sinyal Rahasia? Gerak-Gerik Dua Pria di Belakang Charlie Kirk Disebut Mencurigakan
-
Prabowo Setuju Bentuk Komisi Reformasi Polisi dan Tim Investigasi Independen Demo Ricuh
-
Usai Diperiksa KPK, Deputi Gubernur BI Jelaskan Aturan Dana CSR
-
Emas & Ribuan Dollar Lenyap di Pesawat Wings Air Viral, Pramugari Dituduh Jadi Pelaku
-
CEK FAKTA: Isu DPR Sahkan UU Perampasan Aset Usai Demo Agustus 2025
-
7 Cara Melindungi Kulit dan Rambut dari Polusi Udara, Wajib Rutin Keramas?
-
Rehat dari Sorotan, Raffi Ahmad Setia Dampingi Ibunda Amy Qanita Berobat di Singapura
-
Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi Tuntut Prabowo Bebaskan Aktivis dan Hentikan Kekerasan Negara