PSI Endus 'Rencana Tilap' Anggaran Pengadaan Barang: Proyektor Rp158 Juta, Server Rp1,7 M

Suara.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta kembali menyoroti kejanggalan dalam pengadaan barang-barang di tubuh Pemprov DKI.

Dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025, mereka menemukan harga beberapa item yang dinilai melambung jauh di atas harga pasar.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, mengungkap adanya rencana pembelian server oleh Dinas Perpustakaan, lampu LED oleh Dinas Kebudayaan, serta proyektor untuk Museum Bahari yang dinilai tidak wajar dari segi anggaran.

"Server ini kita sudah cek spesifikasinya. Mau beli 3 unit, masing-masing server (harganya) Rp1,7 miliar. Setelah kita cek spesifikasinya itu kisarannya Rp300 juta bukan Rp1,7 miliar. Ini Dinas Perpustakaan mau beli 3 unit,” ujar Justin dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).

Tak hanya itu, Justin juga menyoroti harga satuan lampu LED yang mencapai Rp15 juta per unit, padahal harga pasar menunjukkan angka yang jauh lebih rendah.

“Pengadaan lampu LED kita cek juga spesifikasinya di pasaran harganya Rp1 sampai Rp3 juta. Tapi, ini alokasi satuannya Rp15 juta, jauh (perbedaannya),” jelasnya.

Keanehan tak berhenti di situ. Justin membeberkan bahwa Dinas Kebudayaan juga berencana mengadakan 11 unit proyektor untuk Museum Kebaharian, dengan harga satuan yang mencengangkan: mencapai Rp158 juta hingga Rp214 juta per unit.

Total anggaran yang diusulkan menyentuh Rp2,1 miliar.

“Mau beli juga nih, Dinas Kebudayaan LCD Projector di Museum Kebaharian sebanyak 11 unit. Harga satuan Rp158 juta sampai Rp214 juta dengan total anggaran Rp2,1 miliar. Padahal, kalau kita cek di pasaran, projector ini mungkin yang mahal sekitar Rp50 jutaan,” tambah Justin.

Baca Juga: Sediakan Kuota 4.932 Kursi, Pemprov Jakarta Mulai Uji Coba Sekolah Swasta Gratis Hari Ini

Melihat ketimpangan ini, Justin mendesak agar Pemprov DKI lebih berhati-hati dan efisien dalam menggunakan uang rakyat.

Ia mengingatkan, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, sensitivitas terhadap publik menjadi hal yang mutlak.

“Saya harap belanja dari uang pajak masyarakat itu juga digunakan secara bijak dengan nilai-nilai yang efisien. Jangan sampai nanti selain ada temuan bisa juga menyakiti hati masyarakat,” katanya.