Suara.com - Indonesia bersiap merealisasikan proyek ambisius pembangunan 'Kampung Haji Indonesia' di kawasan strategis Mekkah, Arab Saudi.
Kepastian ini muncul setelah adanya terobosan diplomatik yang memungkinkan kepemilikan lahan oleh pihak asing, sebuah perubahan fundamental pada regulasi Kerajaan Arab Saudi.
Badan Pengelola Investigasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) akan memimpin proses akuisisi lahan tersebut.
Rencana besar ini telah dilaporkan secara resmi oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Menurut Rosan, perubahan kebijakan di Arab Saudi ini merupakan buah dari pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri sekaligus Putra Mahkota, Mohammed bin Salman (MBS).
Otoritas Arab Saudi dilaporkan telah menawarkan sejumlah plot lahan di Mekkah dengan berbagai tingkat strategis, mulai dari yang berlokasi sangat dekat dengan Kakbah hingga yang berjarak beberapa kilometer.
Danantara dipastikan akan menjadi pemimpin dalam proyek yang bersifat komersial sekaligus pelayanan bagi jemaah.
"Itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah, ada yang nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 kilometer, ada yang 2 kilometer, ada yang nempel. Kita akan lanjuti prosesnya karena atas pertemuan Bapak Presiden dan MBS, Crown Prince, dan Indonesia, undang-undang dari Arab Saudi ini diubah untuk kepemilikan boleh dimiliki oleh pihak asing di Mekah," tutur Rosan di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Rosan memastikan bahwa Danantara yang akan memimpin pembelian lahan untuk kampung haji Indonesia di Arab Saudi.
Baca Juga: Danantara Kantongi 1 Nama Perusahaan BUMN untuk Jadi Holding Investasi, Siapa Dia?
"Karena ini bisa bersifat komersial juga nanti ini bisa kita lihat kombinasinya, tetapi kita Danantara yang akan me-lead ini krena ini akan dibangun juga daerahnya, komersial areanya dan paling penting bagaimana kita bisa menjaga para haji dan umrah kita ini bisa menjalankan ibadahnya dengan sangat-sangat baik," kata Rosan.
Spesifikasi dan Kondisi Lahan
Proses akuisisi lahan masih menunggu finalisasi revisi undang-undang terkait di Arab Saudi.
Rosan menargetkan proses ini dapat segera berjalan setelah aturan baru tersebut efektif berlaku.
"Jadi saya dikasih tahu undang-undang yang sudah mulai diubah akan berlaku efektif bulan Januari. Efektif bulan Januari bahwa pihak instansi asing boleh memiliki tanah secara hak milik di Mekah. Jadi, nanti saya juga akan terbang langsung ke sana untuk membicarakan lebih langsung dengan pemerintah Arab Saudi," tutur Rosan.
Lahan yang ditawarkan memiliki karakteristik yang beragam, baik dari segi harga, luas, maupun kondisi geografis.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
Terkini
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas