Suara.com - Suasana Istana Kepresidenan mendadak tegang pada Rabu (30/7) malam. Presiden Prabowo Subianto secara tak terduga memanggil sejumlah pejabat tinggi negara untuk sebuah rapat darurat yang digelar hingga larut malam, sekitar pukul 21.00 WIB.
Tak tanggung-tanggung, yang dipanggil adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Pertemuan tingkat tinggi ini, menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, digelar untuk membahas satu isu krusial yang meresahkan masyarakat yakni skandal beras oplosan yang beredar luas di pasaran.
"Salah satu isu yang dibahas pada pertemuan ini adalah terkait penertiban pasokan beras dan temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran," kata Teddy sebagaimana dilansir Antara.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat tegas. Ia memerintahkan agar semua pihak yang terbukti bermain curang dengan kualitas beras segera ditindak tanpa pandang bulu dan memastikan proses hukum berjalan semestinya.
Perintah keras Presiden ini keluar setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan mengejutkan bahwa sebanyak 212 merek beras premium dan medium yang beredar di pasaran terbukti tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan pemerintah.
"Ini khusus untuk beras premium dan medium yang tidak sesuai standar. Kami tegaskan, ini adalah standar pemerintah," kata Amran, seraya menegaskan bahwa penegakan hukum akan menyasar para pemain beras oplosan.
Tak butuh waktu lama, perintah Presiden langsung dieksekusi di lapangan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan bahwa Satgas Pangan Polri telah menaikkan status empat produsen beras raksasa dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
"Saat ini kita sudah menaikkan sidik terhadap empat produsen besar, yakni PT FS, PT WPI, SY, dan SR," kata Kapolri dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (30/7).
Baca Juga: Dampak Bahaya Makan Beras Oplosan, Ini Cara Bedakan dengan Beras Asli
Penetapan ini dilakukan setelah Satgas Pangan memeriksa total 16 produsen beras besar, 39 orang saksi, dan empat orang ahli. Tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga memasang garis polisi di gudang-gudang produksi milik para terduga pelaku.
Berita Terkait
-
Momen Hangat Keluarga Megawati, Puan-Prananda Prabowo Berangkulan Warnai Bimtek PDIP di Bali
-
CEK FAKTA: Program Bansos Diakhiri di Era Prabowo?
-
Prabowo Kumpulkan Petinggi Hukum dan Ekonomi di Istana, Agenda Masih Misteri
-
Dasco Ungkap Nama Calon Wakapolri Sudah di Meja Presiden Prabowo
-
Momen Prabowo Beri Penghormatan Terakhir untuk Kwik Kian Gie di RSPAD
Terpopuler
- 5 Bedak Viva Terbaik untuk Tutupi Flek Hitam, Harga Mulai Rp20 Ribuan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- Mulai Hari Ini! Sembako dan Minyak Goreng Diskon hingga 25 Persen di Super Indo
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas Sekelas Brio untuk Keluarga Kecil
- Sabrina Chairunnisa Ingin Sepenuhnya Jadi IRT, tapi Syaratnya Tak Bisa Dipenuhi Deddy Corbuzier
Pilihan
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
-
Terungkap! Ini Lokasi Pemakaman Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi
-
BREAKING NEWS! Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi Wafat
-
Harga Emas Turun Hari ini: Emas Galeri di Pegadaian Rp 2,3 Jutaan, Antam 'Kosong'
Terkini
-
Rawan Tumbang Saat Hujan Deras, Pemprov DKI Remajakan Puluhan Ribu Pohon di Jakarta
-
APBD Dipangkas, Dedi Mulyadi Sebut ASN Jabar Bakal Puasa Tahun Depan
-
Viral ASN Deli Serdang Ngaku Sulit Naik Pangkat, Bobby Nasution Langsung Mediasi dan Ini Hasilnya
-
Terungkap! 5 Fakta Baru Kasus Narkoba Onad: Pemasok Dibekuk, Statusnya Jadi Korban
-
Budi Arie Bantah Isu Projo Jauh dari Jokowi: Jangan di-Framing!
-
Budi Arie Hubungi Jokowi, Ungkap Rencana Ganti Logo Projo Lewat Sayembara
-
Delapan Tanggul di Jaksel Roboh dan Longsor, Pemprov DKI Gerak Cepat Lakukan Perbaikan
-
Partai Ummat Kritik Pramono Anung, Sebut Kebijakan Jakarta Tak Berpihak Wong Cilik
-
BMKG: Puncak Musim Hujan Dimulai November, Berlangsung Lebih Lama hingga Februari 2026
-
Lewat Aklamasi, Budi Arie Lanjut Pimpin Projo 2025-2030