Suara.com - Suasana Istana Kepresidenan mendadak tegang pada Rabu (30/7) malam. Presiden Prabowo Subianto secara tak terduga memanggil sejumlah pejabat tinggi negara untuk sebuah rapat darurat yang digelar hingga larut malam, sekitar pukul 21.00 WIB.
Tak tanggung-tanggung, yang dipanggil adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Pertemuan tingkat tinggi ini, menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, digelar untuk membahas satu isu krusial yang meresahkan masyarakat yakni skandal beras oplosan yang beredar luas di pasaran.
"Salah satu isu yang dibahas pada pertemuan ini adalah terkait penertiban pasokan beras dan temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran," kata Teddy sebagaimana dilansir Antara.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat tegas. Ia memerintahkan agar semua pihak yang terbukti bermain curang dengan kualitas beras segera ditindak tanpa pandang bulu dan memastikan proses hukum berjalan semestinya.
Perintah keras Presiden ini keluar setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan mengejutkan bahwa sebanyak 212 merek beras premium dan medium yang beredar di pasaran terbukti tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan pemerintah.
"Ini khusus untuk beras premium dan medium yang tidak sesuai standar. Kami tegaskan, ini adalah standar pemerintah," kata Amran, seraya menegaskan bahwa penegakan hukum akan menyasar para pemain beras oplosan.
Tak butuh waktu lama, perintah Presiden langsung dieksekusi di lapangan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan bahwa Satgas Pangan Polri telah menaikkan status empat produsen beras raksasa dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
"Saat ini kita sudah menaikkan sidik terhadap empat produsen besar, yakni PT FS, PT WPI, SY, dan SR," kata Kapolri dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (30/7).
Baca Juga: Dampak Bahaya Makan Beras Oplosan, Ini Cara Bedakan dengan Beras Asli
Penetapan ini dilakukan setelah Satgas Pangan memeriksa total 16 produsen beras besar, 39 orang saksi, dan empat orang ahli. Tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga memasang garis polisi di gudang-gudang produksi milik para terduga pelaku.
Berita Terkait
-
Momen Hangat Keluarga Megawati, Puan-Prananda Prabowo Berangkulan Warnai Bimtek PDIP di Bali
-
CEK FAKTA: Program Bansos Diakhiri di Era Prabowo?
-
Prabowo Kumpulkan Petinggi Hukum dan Ekonomi di Istana, Agenda Masih Misteri
-
Dasco Ungkap Nama Calon Wakapolri Sudah di Meja Presiden Prabowo
-
Momen Prabowo Beri Penghormatan Terakhir untuk Kwik Kian Gie di RSPAD
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra